Pada 16 Mei 2023, Sam Altman hadir di hadapan subkomite Senat Yudikatif. Judul sidang tersebut adalah “Pengawasan atas AI.” Sesi ini berlangsung harmonis, dengan Altman dan para senator menyambut apa yang disebut Altman sebagai “momen mesin cetak” AI—sambil mengakui bahwa AS membutuhkan undang-undang kuat untuk menghindari risiko. “Kami pikir intervensi pemerintah sangat penting untuk mengurangi risiko model-model yang semakin canggih,” katanya. Para legislator menyimak setiap kata Altman saat ia berbicara tentang bagaimana hukum yang cerdas bisa membuat AI berkembang—tapi hanya dalam pedoman ketat yang dianggap penting saat itu oleh pembuat undang-undang dan pengembang AI. Altman berbicara mewakili industri, yang sebagian besar sependapat dengannya. Seruan mereka adalah “Atur Kami!”
Dua tahun kemudian, pada 8 Mei tahun ini, Altman kembali hadir di hadapan sekelompok senator lain. Para senator dan Altman masih menyanyikan lagu yang sama, tapi dengan nada berbeda. Sidang kali ini bertajuk “Memenangkan Perlombaan AI.” Di Washington, kata “pengawasan” sudah tak populer lagi, dan diskursus AI tak terkecuali. Alih-alih mendorong badan independen untuk menilai risiko model AI atau platform agar memberi tahu pengguna saat berinteraksi dengan AI, ketua komite Ted Cruz mengusulkan agar pemerintah tak hanya mendorong inovasi tapi juga menghilangkan hambatan seperti “regulasi berlebihan.” Altman setuju. Pesannya bukan lagi “atur saya” tapi “danai saya.” Ia mengatakan regulasi berlebihan—seperti aturan yang diadopsi Uni Eropa atau rancangan undang-undang yang baru saja diveto di California—akan “berdampak buruk.” “Kami butuh ruang untuk berinovasi dan bergerak cepat,” katanya. Ia mengakui perlunya batasan keamanan, tapi harus berupa “regulasi masuk akal yang tidak memperlambat kami.”
Apa yang terjadi? Salah satunya, kepanikan setelah ChatGPT meledak telah mereda, dan menjadi jelas bahwa Kongres tak akan bertindak cepat terhadap AI. Tapi perkembangan terbesar adalah Donald Trump kembali ke Gedung Putih dan menghentikan kebijakan Biden yang pro-regulasi. Doktrin Trump soal regulasi AI mirip dengan pendukungnya, Marc Andreessen, yang dalam Manifesto Tekno-Optimis menyatakan bahwa regulasi AI adalah bentuk pembunuhan karena “perlambatan AI akan merenggut nyawa.” Wakil Presiden J.D. Vance memperjelas prioritas ini dalam pertemuan internasional di Paris Februari lalu. “Saya tidak di sini…untuk bicara soal keamanan AI, yang jadi judul konferensi beberapa tahun lalu,” katanya. “Kami percaya regulasi berlebihan di sektor AI bisa membunuh industri transformatif ini saat baru dimulai, dan kami akan berupaya keras mendorong kebijakan AI yang pro-pertumbuhan.” Pemerintah kemudian meluncurkan Rencana Aksi AI “untuk memperkuat posisi AS sebagai kekuatan AI dan mencegah persyaratan yang memberatkan menghambat inovasi sektor swasta.”
Dua musuh muncul dalam gerakan ini. Pertama adalah Uni Eropa, yang mengadopsi regulasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan AI besar. Gedung Putih membenci pendekatan ini, begitu pula pelaku bisnis AI di AS.
Tapi hantu terbesarnya adalah China. Prospek Tiongkok mengungguli AS dalam “Perlombaan AI” dianggap begitu mengerikan sehingga regulasi harus disingkirkan, atau dilakukan dengan apa yang disebut Altman dan Cruz sebagai “sentuhan ringan.” Sebagian alasan ini berasal dari teori “hard takeoff,” yang menyatakan bahwa model AI bisa mencapai titik kritis di mana peningkatan diri yang sangat cepat memicu kemampuan super, atau AGI. “Jika kau mencapainya lebih dulu, aku tak akan bisa mengejarmu,” kata mantan CEO Google Eric Schmidt, dengan “kau” merujuk pada pesaing (Schmidt berbicara soal status China sebagai pemimpin open source.) Schmidt termasuk yang paling lantang memperingatkan masa depan ini. Tapi Gedung Putih mungkin lebih tertarik pada persaingan ekonomi klasik daripada Singularitas.
Ketakutan akan China unggul dalam AI jadi pendorong utama kebijakan AS saat ini, keamanan dikesampingkan. Garis partai bahkan menentang upaya negara bagian mengisi kekosongan regulasi dengan hukum sendiri. RUU raksasa yang baru saja disetujui DPR—yang memberi keringanan pajak dan memotong Medicaid—termasuk moratorium wajib untuk legislasi AI tingkat negara bagian selama 10 tahun. Itu seperti keabalan dalam perkembangan AI. (Para analis mengatakan ketentuan ini kemungkinan tak akan bertahan di Senat, tapi hampir semua Republikan di DPR mendukungnya.)