PPN

Indonesia Mengecualikan Barang untuk Keamanan Pangan dari PPN 12%

oleh

Jakarta (ANTARA) – Keputusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen poin menjadi 12 persen tidak akan berlaku untuk barang-barang yang terkait dengan ketahanan pangan, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. “Tidak akan ada kenaikan sama sekali untuk produk pangan dalam negeri. Titik,” katanya setelah rapat ketahanan pangan yang dipimpin … Baca Selengkapnya

Sudjiwo Tejo Mengkritik Vonis Harvey Moeis, Kemudian Menyentuh Kenaikan PPN 12%

oleh

“ Sabtu, 28 Desember 2024 – 04:09 WIB Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis saat pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (22/7/2024). Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha/Tom/Am jpnn.com, JAKARTA – Seniman senior Sudjiwo Tejo mengkritik vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis, atas kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah senilai Rp 300 triliun. … Baca Selengkapnya

Pengusaha Malang Menilai Insentif PPN 12% Belum Mencukupi untuk Meningkatkan Daya Beli

oleh

loading… Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai insentif dan stimulus PPN 12% belum cukup menjaga daya beli. FOTO/Ilustrasi JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 12% mulai 1 Januari 2025. Mengurangi dampak kenaikan PPN tersebut, sejumlah stimulus dan insentif telah disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, kalangan pengusaha … Baca Selengkapnya

Pengumuman: Beras akan Dikenakan PPN 12 Persen, Pelajari Detailnya

oleh

PPN 12 persen akan diterapkan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2025. Fokus pemerintah akan pada barang-barang premium dan impor. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa beras premium dalam negeri tidak akan dikenakan PPN 12 persen. Arief menjelaskan bahwa PPN 12 persen akan dikenakan pada jenis beras premium impor, yang umumnya digunakan … Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Dianggap Mampu Melakukan Hal Ini tentang PPN Menjadi 12 Persen pada 2025

oleh

Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada polemik terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyarankan Presiden untuk segera merespons penolakan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mengajukan … Baca Selengkapnya

Menolak PPN 12%, PSI Menyebut PDIP Sebagai Pahlawan Tertunda

oleh

Selasa, 24 Desember 2024 – 01:08 WIB Jakarta, VIVA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) heran melihat sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12%, padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (Panja) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bahkan, Ketua Panja UU HPP merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDIP. Baca Juga : Misbakhun Ingatkan PDIP Tak … Baca Selengkapnya

Diskusikan PPN 12% di SINDOnews TV Jumat Ini

oleh

loading… Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. FOTO/Anggie Ariesta JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai paket insentif di bidang ekonomi yang diberikan pemerintah turut dalam kebijakan PPN 12% telah mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong. Soal kenaikan PPN 12% akan dibahas mendalam dalam program One On … Baca Selengkapnya

Partai Politik Harus Fokus pada Isu! Batalkan PPN 12% Lebih Penting Ketimbang Saling Menyalahkan

oleh

Demo penolakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Foto/SINDOnews TV JAKARTA – Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Rieke menyampaikan kritik tersebut dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang Pertama DPR pada Kamis, 5 Desember 2024. … Baca Selengkapnya

QRIS, transaksi e-money terbebas dari PPN 12 persen: Pemerintah

oleh

Jakarta (ANTARA) – Pembayaran virtual melalui Kode QR Indonesian Standard (QRIS) dan e-Money, seperti e-toll, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Tidak ada PPN pada transaksi QRIS, sama halnya dengan transaksi kartu debit lainnya,” ujar Hartarto di Kota Tangerang, Banten, Minggu. PPN sebesar 12 persen … Baca Selengkapnya

Masih Ada Ruang untuk Tidak Meningkatkan PPN menjadi 12 Persen

oleh

Senin, 23 Desember 2024 – 08:51 WIB Ilustrasi kenaikan PPN 12 persen. Foto: dok.JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Dewan Pimpimpinan Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menolak pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar 12 persen. Menurut JAMAN, jika alasannya pemberlakuan PPN 12 persen karena menaati Undang-Undang No. 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), masih ada celah untuk … Baca Selengkapnya