PascaProtes

Parlemen Bangladesh telah membatalkan atau mengembalikan beberapa reformasi yang diperkenalkan setelah pemberontakan mahasiswa tahun 2024. Langkah ini dinilai sebagai kemunduran dari capaian demokrasi pasca tumbangnya Sheikh Hasina, karena aturan-aturan tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan aparat keamanan. Parlemen yang didominasi Partai Nasionalis Bangladesh—pemenang pemilu Februari—meninjau 133 peraturan pemerintah interim (ordinansi). Dari jumlah itu, setidaknya 23—termasuk … Baca Selengkapnya