OSS

Penyesuaian OSS untuk PP 28/2025 Hampir Rampung: Kementerian Koordinator

oleh
Penyesuaian OSS untuk PP 28/2025 Hampir Rampung: Kementerian Koordinator

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS) untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko telah mencapai 98 persen. Ichsan Zulkarnaen, Asisten Deputi untuk Percepatan Investasi dan Hilirisasi di kementerian tersebut, menjelaskan bahwa peraturan yang diterbitkan pada Juni 2025 itu dirancang untuk … Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Perizinan Pariwisata di OSS

oleh
Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Perizinan Pariwisata di OSS

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menekan kan perlunya perbaikan sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Hal ini karena sistem OSS sekarang menjadi salah satu tantangan untuk pariwisata di daerah. Alasannya, prosesnya tidak melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang seharusnya memiliki kewenangan penuh mengenai tata ruang di wilaya mereka. Menurut … Baca Selengkapnya

Kementerian Pariwisata Bantu Pelaku Usaha Kelola Perizinan OSS

oleh
Kementerian Pariwisata Bantu Pelaku Usaha Kelola Perizinan OSS

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama Pemerintah Provinsi Bali, mengadakan sesi pelatihan buat membantu pelaku usaha pariwisata mengurus perizinan bisnis berbasis risiko lewat sistem Online Single Submission (OSS). Pelatihan yang diadakan di Bali pada 2 Oktober 2025 ini dihadiri oleh 80 pemilik usaha yang belom memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut siaran … Baca Selengkapnya

ESDM Mempermudah Izin Pengelolaan Air Tanah Melalui Sistem OSS, Inilah Tujuannya

oleh
ESDM Mempermudah Izin Pengelolaan Air Tanah Melalui Sistem OSS, Inilah Tujuannya

Jakarta, VIVA – Kementerian ESDM telah melakukan penyederhanaan proses perizinan penggunaan air tanah agar lebih efisien dan terintegrasi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Air Tanah. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa tujuan dari penyederhanaan ini adalah agar prosesnya dapat terintegrasi dengan memotong sejumlah … Baca Selengkapnya