Multitafsir

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme kembali dapat sorotan tajam. Beberapa peneliti dari organisasi masyarakat sipil menilai draf ini bermasalah secara konstitusional, berpotensi langgar hak asasi manusia (HAM), dan juga bisa bertentangan dengan prinsip due process of law. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan di Setara Institute for Democracy … Baca Selengkapnya