“Mereka adalah teroris yang aspirasi tunggalnya hanyalah berada di garda terdepan untuk menghancurkan Negara Israel,” ujar Zamir. Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Eyal Zamir berbicara kepada para pilot Angkatan Udara Israel pada Selasa malam saat ia mengotorisasi serangan terhadap pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Ia menyatakan misi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih … Baca Selengkapnya
London, Kerajaan Inggris – Ratusan pemimpin bisnis di Inggris – termasuk mantan penasihat raja dan konsultan keberlanjutan yang merupakan keturunan korban Holokaus – mendesak pemerintah untuk bertindak terhadap Israel seiring memburuknya krisis di Gaza. Per Kamis pagi, 762 orang telah menandatangani pernyataan yang menyerukan Inggris untuk menghentikan seluruh perdagangan senjata dengan Israel, memberi sanksi kepada … Baca Selengkapnya
Eyal Zamir: Operasi yang berlangsung "telah mencapai tujuannya, Hamas tidak lagi memiliki kemampuan yang sama seperti sebelum operasi; kami memberikan pukulan berat." IDF akan "terus menyerang hingga kekalahan telak Hamas, dengan para sandera selalu dalam pikiran kami," ungkap Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir dari Jalur Gaza pada Minggu. "IDF memikul kewajiban moral untuk … Baca Selengkapnya
Dalam hari-hari mendatang, pemerintah Inggris bergerak cepat untuk melabeli Palestine Action—sebuah gerakan pemuda yang berhati nurani—sebagai kelompok teroris. Sebagian anggotanya telah mendekam di penjara; yang lain menghadapi persidangan atau menunggu vonis. Namun, meski dicap “teroris” dan ancaman hukuman, puluhan ribu orang di seluruh negeri turun ke jalan meneriakkan, “Kami semua Palestine Action”. Jika tujuannya adalah … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Indonesia mendesak anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan politik mereka guna menghentikan pelanggaran Israel yang terus terjadi di Gaza. "Indonesia menyesalkan kegagalan DK PBB dalam mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan," kata Kementerian Luar Negeri … Baca Selengkapnya
loading… Presiden Prabowo Subianto bareng Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wapres Gibran Rakabuming Raka merayakan Hari Lahir Pancasila. Foto/istimewa JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ngegas pentingnya ngenalin nilai-nilai Pancasila di semua aspek hidup, termasuk pemerintahan, ekonomi, sama pendidikan. Soalnya, Pancasila jadi dasar moral dan etika buat semua penyelenggara negara. Hal ini diungkapin … Baca Selengkapnya
Upaya keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) belakangan ini mendapat sorotan, karena pemerintahan Trump mempersempit kebijakan yang dianggap ilegal. Dan bukan hanya lingkup politik yang terpecah belah dalam masalah ini. Para pemimpin bisnis sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang DEI, apa artinya, dan bagaimana berbicara tentangnya dengan karyawan mereka. Sementara pendukung mengatakan bahwa strategi tersebut diperlukan … Baca Selengkapnya
Jumat, 16 Mei 2025 – 17:13 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mendesak pihak kepolisian menindak tegas orang-orang di balik grup Facebook bernama ‘Fantasi Sedarah’ yang sangat meresahkan. Grup yang membincangkan soal inses atau seks sedarah itu sangat berbahaya dan harus ditangkap. Abdullah mengaku kaget saat mengetahui adanya grup … Baca Selengkapnya
Yayasan Bulir Padi (YBP) telah meluncurkan Program Pengembangan Karakter bertajuk “Anak Muda Berkarakter, Anak Muda Berprestasi” di RPTRA Manggis, Palmerah, Jakarta. Program ini ditujukan untuk anak muda marjinal yang berusia 13-24 tahun agar memahami pentingnya pembentukan karakter dalam menghadapi tantangan sosial. Lebih dari 100 anak binaan dan alumni YBP menjadi sasaran program ini. Anak muda … Baca Selengkapnya
Pornografi, sebuah kategori konten yang Mahkamah Agung tidak bisa mendefinisikan, bisa segera menjadi ilegal di Oklahoma. Senator Negara Dusty Deevers (itu adalah nama aslinya, bukan nama porno) baru-baru ini mengusulkan sejumlah undang-undang pengaturan moral termasuk salah satunya yang akan mengirim siapa pun yang memproduksi, mendistribusikan, atau memiliki konten dewasa ke penjara selama hingga 10 tahun. … Baca Selengkapnya