ITE

Kasus Mens Rea Pandji: Polisi Akan Menghadirkan Ahli Bahasa hingga Ahli UU ITE

oleh
Kasus Mens Rea Pandji: Polisi Akan Menghadirkan Ahli Bahasa hingga Ahli UU ITE

loading… Pandji Pragiwaksono. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Polda Metro Jaya rencananya akan memanggil beberapa ahli sebelum memproses kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait materi stand up comedy ‘Mens Rea’ dari Pandji Pragiwaksono. Para ahli yang akan didatangkan termasuk ahlu bahasa dan ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Iya pastinya ada ahli bahasa, … Baca Selengkapnya

MK Akhiri Lawfare Melalui UU ITE

oleh
MK Akhiri Lawfare Melalui UU ITE

Senin, 9 Februari 2026 – 07:43 WIB VIVA – Putusan MK 145/PUU-XXIII/2025 pada 19 Januari 2026 telah membebaskan jurnalis dari ancaman penjara karena karya jurnalistik yang sah. Memang bukan kebebasan absolut, putusan ini memindahkan ranah dari pidana UU ITE ke perdata atau Dewan Pers. Hal ini juga menghilangkan senjata negara untuk membungkam watchdog. Hukum sekarang … Baca Selengkapnya

Berkas Komplit, Suhari Segera Dituntut Terkait Dugaan Pelanggaran UU ITE dan Pornografi

oleh
Berkas Komplit, Suhari Segera Dituntut Terkait Dugaan Pelanggaran UU ITE dan Pornografi

Jakarta, VIVA – Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menyatakan kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pornografi dengan tersangka Suhari alias Aoh sudah masuk tahap lanjutan. Berkas kasus dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilakukan pelimpahan tahap II. Proses hukum kini bersiap masuk agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Untuk perkara Suhari ini … Baca Selengkapnya

UU ITE Tak Pernah Loyo, Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian Tetap Berisiko Dipenjara Jika Ini Terbukti

oleh
UU ITE Tak Pernah Loyo, Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian Tetap Berisiko Dipenjara Jika Ini Terbukti

Sabtu, 10 Januari 2026 – 16:00 WIB Jakarta, VIVA – Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ngga menghapus hukuman pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru malah memperjelas batasan tentang jenis kebohongan digital yang bisa diproses hukum. Hal ini sekaligus mengoreksi praktik penghukuman yang selama ini dinilai berlebihan dan mudah disalahgunakan. … Baca Selengkapnya