Perlu Adanya Peningkatan di Sektor Hukum di Enam Provinsi Papua: KSP
Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theofransus Litaay menilai bahwa enam provinsi di Pulau Papua membutuhkan perbaikan di sektor hukum untuk mendorong stabilitas politik dan keamanan di pulau tersebut. Litaay mengevaluasi bahwa perbaikan di sektor hukum diperlukan dalam beberapa bidang, termasuk peraturan daerah, penegakan hukum, dan pendidikan hukum berkualitas untuk provinsi … Baca Selengkapnya