Polandia, sang tetangga, telah menjadi salah satu pendukung terkuat Ukraina sejak invasi Rusia pada taun 2022.
Akses Ukraina ke layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk dikhawatirkan terputus akibat veto Presiden Polandia terhadap rancangan undang-undang bantuan pengungsi, ungkap seorang wakil perdana menteri Polandia. Situasi ini memperdalam konflik antara pemerintah dan kepala negara serta menggerogoti dukungan yang sebelumnya tak tergoyahkan bagi negara tetangga yang dilanda perang tersebut.
Polandia selama ini membiayai penggunaan Starlink untuk Ukraina, yang menyediakan konektivitas internet sangat krusial bagi negara dan militernya dalam upaya mengusir pasukan invasi Rusia.
Presiden Polandia yang beraliran kanan, Karol Nawrocki, pada Senin memveto RUU yang memperpanjang dukungan keuangan negara bagi pengungsi Ukraina dan mengumumkan rencana untuk membatasi akses mereka terhadap tunjangan anak serta layanan kesehatan di masa mendatang.
Namun, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Digital Krzysztof Gawkowski menyatakan bahwa legislasi yang diveto itu juga menjadi landasan hukum untuk penyediaan Starlink ke Ukraina.
“Ini merupakan akhir dari internet Starlink yang disediakan Polandia untuk Ukraina dalam perang mereka,” tulisnya di X.
Perdana Menteri Polandia yang beraliran sentris, Donald Tusk, mengkritik veto tersebut. Namun, pemerintahannya tidak memiliki mayoritas dua per tiga di parlemen yang diperlukan untuk membatalkan keputusan itu.
“Kita tidak dapat menghukum orang karena kehilangan pekerjaan—terutama anak-anak yang tidak bersalah. Ini adalah prinsip dasar dari kemanusiaan,” tulis Menteri Ketenagakerjaan Agnieszka Dziemianowicz-Bak di X.
Gawkowski menekankan bahwa veto Nawrocki membahayakan penggunaan Starlink oleh Ukraina.
“Kami ingin terus membayar internet satelit untuk Ukraina. Sayangnya, keputusan presiden yang sangat merugikan ini sangat mempersulit segalanya, dan kami harus menginformasikan kepada mitra kami bahwa dukungan ini akan berakhir pada akhir September,” ujarnya kepada kantor berita PAP.
Namun, juru bicara Nawrocki menyatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dasar pembayaran untuk Starlink masih dapat dipulihkan jika parlemen mengadopsi RUU yang diusulkan oleh presiden paling lambat akhir bulan depan.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, sekitar satu juta pengungsi telah menetap di Polandia yang bertetanggaan. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Polandia merupakan pendukung kunci Ukraina dan rute transit utama bagi bantuan Barat, tetapi sikap publik terhadap warga Ukraina telah mengeras.
Nawrocki, seorang nasionalis teguh, telah berjanji untuk memotong tunjangan kesejahteraan sosial bagi warga Ukraina selama kampanye menjelang kemenangan pemilihannya pada 1 Juni lalu.
“Saya tidak akan mengubah pikiran dan saya pikir (bantuan ini) harus dibatasi hanya untuk warga Ukraina yang berkomitmen untuk bekerja di Polandia,” kata Nawrocki, yang baru saja menjabat bulan ini, kepada wartawan pada hari Senin.
Nawrocki juga menyatakan bahwa warga Ukraina yang tidak bekerja di Polandia seharusnya tidak diperbolehkan menerima perawatan medis gratis seperti yang mereka dapatkan saat ini.
“Ini menempatkan kita pada situasi di mana warga negara Polandia, di negara sendiri, diperlakukan lebih buruk daripada tamu-tamu kita dari Ukraina,” ujarnya.
Gawkowski menyebutkan bahwa Polandia menghabiskan 77 juta euro (90 juta dolar AS) antara tahun 2022 dan 2024 untuk membeli dan berlangganan sistem Starlink bagi Ukraina.
Sebuah sumber diplomatik Ukraina kepada kantor berita Reuters menyatakan bahwa Kyiv sedang menganalisis dampak potensial dari keputusan ini terhadap warga Ukraina di Polandia, seraya menambahkan bahwa mereka percaya “hak-hak mereka akan dilindungi tidak kurang dari di negara-negara UE lainnya”.
Saat ini, pengungsi Ukraina berhak menerima tunjangan keluarga bulanan sebesar 800 złoty (219 dolar AS) per anak jika anak-anak mereka bersekolah di Polandia. Negara-negara UE lainnya seperti Jerman juga baru-baru ini mengusulkan pemotongan manfaat serupa.
Di Polandia, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang dan memveto legislasi pemerintah. Pemerintah juga dapat memblokir proposal yang diajukan presiden.