Pemerintah Venezuela pada hari Jumat menolak sebuah putusan dari pengadilan tertinggi PBB yang memerintahkan negara Amerika Selatan itu untuk menahan diri dari mengadakan pemilihan untuk pejabat yang seharusnya akan mengawasi wilayah yang kaya sumber daya di negara tetangga Guyana yang kedua negara klaim sebagai milik mereka sendiri. Pernyataan pemerintah Venezuela datang sehari setelah pengadilan, yang berbasis di Den Haag, mengeluarkan putusan atas permintaan Guyana, yang menuduh Venezuela melanggar perintah sebelumnya dengan merencanakan pemilihan pada 25 Mei untuk gubernur dan pejabat lainnya untuk mengelola wilayah Essequibo. Wilayah sengketa ini mewakili dua pertiga dari Guyana dan kaya akan emas, berlian, kayu, dan sumber daya alam lainnya. Ini juga berlokasi dekat dengan deposit minyak lepas pantai besar, dengan produksi saat ini mencapai sekitar 650.000 barel per hari. Venezuela selalu menganggap Essequibo sebagai miliknya sendiri karena wilayah tersebut berada dalam batasnya selama masa kolonial Spanyol. Setelah bertahun-tahun mediasi yang sia-sia, Guyana meminta pengadilan dunia pada tahun 2018 untuk memutuskan bahwa keputusan batas tahun 1899 tersebut sah dan mengikat. Venezuela berpendapat bahwa perjanjian tahun 1966 untuk menyelesaikan sengketa tersebut efektif membatalkan arbitrase asli. Kasus ini masih berlangsung di pengadilan sementara ketegangan antara kedua negara terus meningkat. Pada akhir 2023, Maduro mengancam akan menggabungkan wilayah tersebut dengan kekuatan setelah mengadakan referendum yang bertanya kepada pemilih apakah Essequibo harus dijadikan negara bagian Venezuela. Beberapa hari kemudian, pemimpin Karibia, bersama dengan Brasil dan PBB, mengadakan pertemuan darurat di mana Guyana dan Venezuela setuju untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan. Namun, perselisihan terus berlanjut. Pada bulan Maret, presiden Guyana mengecam serbuan oleh kapal perang angkatan laut Venezuela di perairan sengketa yang merupakan rumah bagi deposit minyak lepas pantai besar yang sedang dikembangkan oleh ExxonMobil. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez membantah klaim Ali dan menyebut instalasi minyak ExxonMobil sebagai “ilegal”. Pemilih Venezuela akan menuju ke tempat pemungutan suara pada akhir bulan ini untuk memilih gubernur dan anggota parlemen. ___ Ikuti liputan AP tentang Amerika Latin dan Karibia di https://apnews.com/hub/latin-america