Meyakinkan Hezbollah untuk menyerahkan senjatanya adalah tugas pemerintah Lebanon, dan Amerika Serikat tidak berminat untuk menekan siapapun, demikian disampaikan Duta Khusus AS untuk Urusan Suriah, Tom Barrack, kepada Al Jazeera.
Komentar Barrack ini disampaikan sehari setelah pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, sekali lagi menolak upaya pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok tersebut, yang merupakan salah satu poin kunci dalam gencatan senjata November antara Israel dan Lebanon.
Cerita yang Direkomendasikan
list of 3 items
end of list
“Kami tidak akan pernah meninggalkan senjata kami, apalagi melepaskannya,” ujar Naim pada Sabtu, seraya menambahkan bahwa Hezbollah akan terus “menghadapi segala proyek yang menguntungkan Israel.” Hezbollah berpendapat bahwa rencana pelucutan senjata yang disetujui pemerintah Lebanon hanya menguntungkan kepentingan Israel.
AS dan sekutu regional terdekatnya, Israel, telah berupaya untuk melucuti senjata Hezbollah sepenuhnya. Kelompok tersebut mulai meluncurkan roket ke Israel sehari setelah Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Pada saat gencatan senjata disepakati tanggal 27 November, serangan Israel di Lebanon telah melumpuhkan kemampuan militer Hezbollah dan menewaskan lebih dari 4.000 orang.
Meskipun dilemahkan oleh perang, Hezbollah tetap merupakan kekuatan politik utama yang mewakili komunitas Syiah, dan sekutu-sekutunya menduduki kursi di parlemen.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera Arabic, Barrack menyatakan bahwa Hezbollah adalah “partai politik yang sah di Lebanon,” dan menambahkan bahwa legitimasinya dalam sistem pembagian kekuasaan sektarian, di mana posisi politik dibagi di antara berbagai mazhab, mempersulit penyelesaian konflik yang sedang berlangsung dengan Israel.
Serangan Israel yang Hampir Setiap Hari
Duta AS itu menggambarkan Hezbollah, yang oleh AS diklasifikasikan sebagai organisasi “teroris” asing, sebagai “bagian esensial dari sistem politik Lebanon.”
Hal ini merupakan “masalah kompleks bagi para pemimpin politik Lebanon,” yang telah menyetujui tujuan dari rencana yang didukung AS bagi Hezbollah untuk menyerahkan persenjataannya.
Kabinet Lebanon menyetujui rencana tersebut pada 7 Agustus, meskipun Hezbollah secara terang-terangan menolak untuk melucuti senjata, yang memicu kekhawatiran bahwa Israel dapat mengintensifkan serangan terhadap Lebanon.
Israel terus menduduki wilayah Lebanon dan telah melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon selatan sejak perjanjian gencatan senjata November.
Badan Berita Nasional milik negara Lebanon pada hari Minggu melaporkan “serangkaian” serangan udara Israel dekat kota Kfar Rumman dan Jarmak, serta serangan drone terhadap sebuah rumah di Humin, semuanya di selatan negara itu.
Barrack, duta AS itu, mengatakan AS siap membantu Lebanon “menyelesaikan konflik,” tetapi itu “bukan tanggung jawab kami.” “Kami tidak menekan siapa pun, dan kami tidak akan mendikte apa yang harus dilakukan Lebanon, begitu juga Israel,” katanya.
“Mengenai Lebanon, kami katakan ini adalah masalah internal kalian. Jika kalian menginginkan angkatan bersenjata yang bersatu dan negara yang sebenarnya, kalian harus melucuti partai-partai dan kelompok-kelompok yang tidak patuh.”
Duta besar itu mengatakan konflik yang berlarut-larut dengan Israel akan berlanjut “selama Israel merasa bahwa Hezbollah bersikap bermusuhan, membangun kembali, dan memperkuat persenjataan.”
AS Mencermati Masa Depan Suriah dan Gaza
Barrack menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump “sangat ingin” mengakhiri perang di Gaza, dan sedang mencari “jawaban yang tepat” untuk mencapai hasil tersebut.
“Saya yakin bahwa presiden, setelah mendengarkan para pemimpin Arab, menyadari pentingnya untuk bergerak maju dan menyelesaikannya dengan cepat,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Sang duta besar juga menyambut baik kehadiran pertama Suriah di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hampir 60 tahun, setelah penggulingan mantan Presiden Bashar al-Assad membuka jalan bagi penerimaan kembali negara tersebut.
Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, telah mengambil beberapa langkah dalam beberapa bulan sejak al-Assad dijatuhkan pada bulan Januari, termasuk mendirikan lembaga-lembaga baru, berencana mengadakan pemilu, dan mendorong investasi asing.
AS menghapus kelompok bersenjata Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dahulu dipimpin oleh al-Sharaa, dari daftar “organisasi teroris asing” pada bulan Juli, yang mencerminkan pergeseran kebijakan terhadap Suriah pasca-Assad.
Barrack mengatakan bahwa Trump telah memilih untuk “memberi mereka kesempatan” dan menyambut baik upaya al-Sharaa untuk menyelesaikan konflik yang tersisa di bagian selatan dan timur laut negara itu.
“Ini membutuhkan waktu, tetapi mereka melakukan segala hal yang dapat mereka lakukan,” ujar duta besar tersebut.