Undang-undang Mobilisasi Bertentangan dengan Konstitusi

Rancangan undang-undang revisi pemerintah tentang mobilisasi mengandung ketentuan yang melanggar Konstitusi Ukraina, demikian dikatakan oleh Kepala Ombudsman Ukraina, Dmytro Lubinets, dalam media sosial pada tanggal 6 Februari.

Pimpinan Ukraina berharap untuk memperbarui kerangka hukum seputar wajib militer guna meningkatkan mobilisasi pada tahun 2024. Pemerintah telah mengajukan draf undang-undang mobilisasi baru ke parlemen pada tanggal 30 Januari, lebih dari dua minggu setelah menarik versi awal yang kontroversial.

Lubinets mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang yang direvisi masih “mengandung beberapa ketentuan yang saling bertentangan.”

Salah satu bagian yang dikritik oleh Lubinets berisi bahwa komando militer dapat memberlakukan pembatasan terhadap kemampuan warga negara Ukraina untuk meninggalkan negara. Lubinets menyebut hal ini melanggar Pasal 17 Konstitusi Ukraina, yang melarang militer untuk membatasi kebebasan warga negara.

Lubinets juga menyoroti suatu amandemen yang mewajibkan wajib militer, cadangan, atau siapa pun yang “berkewajiban untuk dinas militer” untuk mendaftar akun elektronik. Keraguan untuk melakukannya akan menimbulkan konsekuensi hukum.

“Ketentuan dalam rancangan undang-undang ini tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi Ukraina, Undang-Undang Ukraina ‘Perlindungan Data Pribadi’, dan posisi hukum Mahkamah Konstitusi Ukraina mengenai interpretasi resmi tentang hak atas kehidupan pribadi dan keluarga,” kata Lubinets.

Lubinets sebelumnya telah mengkritik rancangan undang-undang awal pemerintah dengan alasan melanggar Konstitusi Ukraina dan hak asasi manusia.

Ia juga mengatakan bahwa ia telah mengungkapkan masalah dalam rancangan undang-undang yang direvisi tersebut dalam surat berisi sembilan halaman kepada komite keamanan nasional, pertahanan, dan intelijen parlemen.

“Pada umumnya, sebagai Ombudsman Ukraina, saya setuju bahwa negara kita harus memperbaiki masalah terkait pelatihan mobilisasi dan mobilisasi itu sendiri,” kata Lubinets pada tanggal 6 Februari.

MEMBACA  Video menunjukkan pekerja pemerintah di Bengaluru menghapus kata-kata bahasa Inggris, bukan tanda berwarna saffronVideo menunjukkan pekerja pemerintah di Bengaluru menghapus kata-kata bahasa Inggris, bukan tanda berwarna jingga

“Namun, hal ini harus sesuai dengan Konstitusi Ukraina dan perjanjian hak asasi manusia internasional.”

Baca juga: Ukraina kesulitan meningkatkan mobilisasi saat perang Rusia memasuki tahun ke-3

Kami telah bekerja keras untuk menyajikan berita independen yang bersumber dari Ukraina. Pertimbangkan untuk mendukung Kyiv Independent.