Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel tidak boleh menganeksasi Tepi Barat yang diduduki, pernyataan yang menempatkannya berseberangan secara tegas dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta anggota-anggota pemerintahannya yang ultranasionalis yang telah mendorong penggabungan wilayah Palestina tersebut.
Trump menyampaikan komentar mengejutkannya itu ketika berbicara kepada para wartawan pada hari Kamis, menjelang kedatangan PM Netanyahu di AS untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pada hari Jumat.
“Saya tidak akan mengizinkan Israel untuk menganeksasi Tepi Barat. Tidak. Saya tidak akan mengizinkannya. Itu tidak akan terjadi,” ujar Trump.
Ditanya apakah ia telah membahas rencananya untuk memblokir upaya aneksasi Israel dengan Netanyahu, Trump bersikap tidak pasti.
“Ya, tapi saya tidak akan mengizinkannya. Sudah cukup. Sekarang waktunya untuk berhenti, OK?” kata Presiden AS itu.
Trump tidak memberikan rincian tentang tindakan apa yang akan diambilnya untuk mencegah kemungkinan aneksasi Tepi Barat yang diduduki, dan para analis mempertanyakan apakah pemimpin AS yang terkenal plin-plan ini akan berubah pikiran.
Berbicara kepada Al Jazeera, Mouin Rabbani, seorang analis dan non-resident fellow di Center for Conflict and Humanitarian Studies yang berbasis di Qatar, mengatakan pernyataan Trump merupakan perkembangan yang “positif”, namun ia mempertanyakan apakah Presiden akan “menindaklanjutinya”.
“Seseorang yang memberi nilai pada kata-kata Trump melakukannya dengan resiko sendiri,” kata Rabbani. “Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah dia akan memastikan Israel tidak menganeksasi Tepi Barat, dan jika itu terjadi, apa yang akan dilakukannya? Mungkinkah pikirannya berubah setelah percakapan lain yang dilakukannya?”
Komentar Trump berpotensi menempatkan pemerintahannya pada jalur bentrokan dengan pemerintah Israel sayap-kanan jauh yang dipimpin Netanyahu, yang para anggotanya telah menjadikan aneksasi Tepi Barat dan Gaza yang diduduki sebagai tujuan politik resmi.
Pada bulan Juli, para anggota parlemen Israel memberikan suara 71 banding 13 mendukung sebuah mosi tidak mengikat di Knesset yang menyerukan aneksasi Tepi Barat.
Proposal ini awalnya diajukan oleh menteri keuangan dan pemimpin politik sayap-kanan jauh Israel, Bezalel Smotrich, yang tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki dan memegang jabatan di dalam Kementerian Pertahanan Israel dimana dia mengawasi administrasi permukiman-permukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki.
Smotrich dan anggota-anggota koalisi pemerintahan Netanyahu lainnya yang beraliran kanan-jauh juga telah menyuarakan penentangan keras terhadap upaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, bahkan mengancam akan menjatuhkan pemerintahan jika suatu perjanjian tercapai.
Menyusul langkah Australia, Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, dan negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan Palestina, Smotrich mengumumkan sebuah rencana yang mengizinkan pembangunan ribuan rumah di sebuah permukiman ilegal yang kontroversial yang membelah Tepi Barat yang diduduki.
Ekspansi permukiman besar-besaran di tanah pendudukan ini, ketika selesai, “akhirnya mengubur ide tentang sebuah negara Palestina, karena tidak ada yang bisa diakui dan tidak ada yang mengakui,” ujarnya pada bulan Agustus lalu. “Siapa pun di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan mendapat jawaban dari kami di lapangan,” tambahnya.
Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki telah berlangsung sejak tahun 1967, membentang jauh ke dalam wilayah Palestina dan memecah-belah lanskapnya berkat jaringan jalan dan infrastruktur lain yang dikendalikan oleh pemerintah dan militer Israel.
Mahkamah Internasional pada bulan Juli 2024 memutuskan bahwa permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki adalah ilegal dan harus dihentikan serta tanahnya dikembalikan kepada orang-orang Palestina.
Israel merupakan batu penjuru kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, dan pemerintah Israel sangat bergantung pada dukungan keuangan, militer, dan intelijen dari AS untuk mempertahankan kampanyenya yang berlangsung di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, serta sebagian Lebanon dan Suriah.
Setiap pembalikan kebijakan AS dapat memicu krisis politik di Israel, khususnya di antara partai-partai sayap-kanan jauh yang membentuk pemerintahan koalisi Netanyahu.
Menyebut Gaza secara singkat pada hari Kamis, Trump menggambarkan situasi keseluruhan sebagai “sangat buruk, amat buruk”. Meskipun menyiratkan kesepakatan perdamaian bisa terjadi “segera”, Trump tidak memberikan detail atau kejelasan kecuali mengatakan bahwa “pembicaraan yang sangat, sangat baik” telah dilakukan dengan para pemimpin negara-negara Arab dan Netanyahu.
Awal pekan ini, Trump bertemu dengan para pemimpin Arab Saudi, Qatar, UAE, Mesir, Yordania, Turkiye, Indonesia, dan Pakistan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB untuk membahas pengakhiran serangan militer Israel yang berlangsung di Gaza.