Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah menandatangani undang-undang yang memerintahkan pembukaan berkas terkait almarhum pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Pengumuman ini disampaikan Trump melalui media sosial pada Rabu malam, setelah berbulan-bulAN tekanan terhadap pemerintahannya untuk mengungkap secara penuh kejahatan Epstein serta koneksinya dengan para elit di dunia politik, bisnis, dan hiburan.
Jaksa Agung AS Pam Bondi sebelumnya menyatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah akan "menaati hukum" dan "mendorong transparansi maksimal" dalam kasus ini. Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, yang disetujui Kongres AS dengan dukungan bipartisan yang besar minggu ini, mewajibkan Departemen Kehakiman AS untuk merilis semua materi tidak rahasia terkait finansier yang tercela tersebut dalam format "yang dapat dicari dan diunduh" dalam waktu 30 hari.
Undang-undang ini memuat ketentuan yang memperbolehkan pihak berwenang untuk menahan materi eksploitasi seksual anak serta rincian identitas korban, juga informasi yang menyangkut investigasi aktif atau "pertahanan nasional dan kebijakan luar negeri". Namun, teksnya juga menegaskan bahwa tidak satu pun dokumen boleh ditahan dengan alasan "memalukan, merusak reputasi, atau sensitivitas politik, termasuk terhadap pejabat pemerintah, figur publik, atau dignitari asing".
Meski ribuan berkas terkait Epstein telah dibuka untuk publik, hakim yang memimpin perkara involving sang finansier awal tahun ini menyatakan bahwa total dokumen yang ada mencapai sekitar 100.000 halaman. Koneksi Epstein yang sangat luas dengan para elit, kekayaannya yang besar, serta latar belakangnya yang misterius telah memicu spekulasi dan teori konspirasi selama bertahun-tahun.
Penjelasan resmi, termasuk memo bersama dari Departemen Kehakiman dan FBI di masa Trump yang menyimpulkan tidak ada cukup bukti untuk menuntut rekan-rekan Epstein, berulang kali gagal meredam ketertarikan publik dalam kasus ini. Dalam mengumumkan langkah pembukaan berkas, Trump—yang sebelumnya menolak seruan untuk transparansi lebih besar—berusaha menggambarkan kontroversi seputar Epstein sebagai liabilitas yang lebih besar bagi Partai Demokrat daripada bagi rekan-rekan Republiknya.
Dalam tulisan di platform Truth Social, Trump menyebut Epstein sebagai pendukung seumur hidup Demokrat dan mencatat asosiasinya dengan Demokrat ternama, termasuk mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Keuangan Lawrence Summers, yang pada hari Rabu mengambil cuti dari mengajar di Universitas Harvard menyusul terungkapnya email yang merinci hubungannya yang akrab dengan almarhum finansier tersebut. Baik Clinton maupun Summers belum terbukti terlibat dalam kesalahan kriminal apa pun dalam hubungan mereka dengan Epstein, yang meninggal di sel penjara New York pada 2019 saat menghadapi tuduhan perdagangan seks.
"Mungkin kebenaran tentang para Demokrat ini, dan hubungan mereka dengan Jeffrey Epstein, akan segera terungkap, karena SAYA BARU SAJA MENANDATANGANI UNDANG-UNDANG UNTUK MEMBUKA BERKAS EPSTEIN!" tulis Trump di Truth Social.
Hubungan Epstein memang menjangkau kedua kubu politik, mencakup Republik maupun Demokrat terkemuka. Trump sendiri pernah bersahabat dengan Epstein pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, dan namanya mencuat dalam email Epstein yang dirilis oleh anggota parlemen AS bulan ini. Dalam satu email yang dikirim pada 2011, Epstein mengatakan kepada mantan pacarnya, Ghislaine Maxwell, bahwa Trump telah "menghabiskan berjam-jam" di rumahnya bersama seorang korban perdagangan seks. Trump telah membantah segala pelanggaran dan berulang kali menegaskan bahwa ia tidak mengetahui kejahatan Epstein.
Setelah pengumuman Trump, para kritikus meragukan bahwa pemerintahannya akan menepati komitmennya untuk transparansi dalam kasus ini. Senator AS Adam Schiff, seorang Demokrat dari California, menyatakan ia "sama sekali tidak yakin" bahwa undang-undang tersebut akan diimplementasikan sebagaimana tertulis.
"Saya pikir jika masa lalu adalah pertanda, yang bisa kita harapkan adalah lebih banyak penghambatan, lebih banyak penyembunyian, lebih banyak cara yang tidak tepat untuk menjelaskan mengapa mereka menutup-nutupi," kata Schiff dalam sebuah wawancara dengan pembawa acara MSNBC, Chris Hayes. "Saya pikir ketika babak sejarah ini ditulis, ini akan menjadi studi kasus tentang cara tidak menangani sebuah krisis."