Islamabad, Pakistan – Kunjungan menteri luar negeri Arab Saudi, Turkiye, dan Mesir di Islamabad pada akhir pekan lalu, menandai pertemuan kedua dalam waktu kurang dari dua pekan dari sebuah jalur diplomasi yang berupaya membendung dampak perang AS-Israel terhadap Iran serta serangan balasan Tehran di kawasan.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengonfirmasi usai konsultasi hari Minggu bahwa AS dan Iran telah menyatakan kepercayaan mereka kepada Pakistan untuk memfasilitasi perbincangan langsung. Islamabad, katanya, merasa “terhormat” untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut “dalam hari-hari mendatang, guna mencapai penyelesaian komprehensif dan berkelanjutan atas konflik yang sedang berlangsung”.
Rekomendasi Cerita
list of 4 items
end of list
Keempat menteri, tambahnya, melakukan “diskusi yang sangat terperinci dan mendalam” mengenai perang, menegaskan kembali “persatuan untuk membendung situasi, mengurangi risiko eskalasi militer, dan menciptakan kondisi bagi negosiasi terstruktur”, serta sepakat membentuk Komite Empat pejabat senior, satu dari setiap kementerian luar negeri, untuk merumuskan modlaitas proses tersebut.
Selain Dar, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dari Turkiye, Badr Abdelatty dari Mesir, dan Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud dari Arab Saudi.
Format kuadrilateral ini pertama kali terbentuk di sela-sela pertemuan konsultatif Arab dan Islam yang lebih luas di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 Maret. Apa yang awalnya merupakan pertemuan luas telah mengerucut menjadi upaya perdamaian terfokus empat negara, dengan Pakistan bertindak sebagai saluran utama antara Washington dan Tehran.
Beberapa jam kemudian, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris Financial Times, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan hal “favoritnya adalah mengambil minyak di Iran” dan tidak menutup kemungkinan merebut Pulau Kharg, pusat ekspor yang menangani sekitar 90 persen minyak mentah Iran.
“Mungkin kita ambil Pulau Kharg, mungkin tidak. Kita punya banyak opsi,” kata Trump. Ia juga mengonfirmasi bahwa pembicaraan tidak langsung melalui “utusan” Pakistan sedang berjalan dan mengulangi batas waktu 6 April yang ditetapkannya di Truth Social pada 26 Maret, bagi Iran untuk menerima kesepakatan atau menghadapi serangan AS ke sektor energinya.
Tapi di dalam Air Force One pada hari Minggu, Trump mengatakan, “Saya melihat ada kesepakatan dengan Iran, ya. Bisa segera”, dan menggambarkan negosiasi berjalan “sangat baik”.
Sikap-sikap yang kontras itu menggarisbawahi ketegangan utama yang dihadapi inisiatif diplomatik Pakistan.
Di saat Islamabad dan mitra-mitranya berusaha membangun kerangka multilateral untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, perang justru tampak bergerak ke arah sebaliknya, dengan serangan Israel yang terus berlanjut dan kehadiran militer AS yang meluas di kawasan.
‘Langkah kecil’ di tengah eskalasi
Mushahid Hussain Sayed, mantan menteri informasi, senator, dan analis kebijakan luar negeri Pakistan, menyatakan pertemuan Islamabad signifikan karena tiga alasan.
Ia menggambarkannya sebagai inisiatif institusional pertama dari dunia Muslim yang bertujuan membuka jalan bagi dialog.
Menurut Sayed, Pakistan dan Turkiye, keduanya tetangga Iran, adalah di antara pihak yang paling kredibel tersedia, yang satu kekuatan nuklir dan yang lainnya anggota NATO.
“Baik Iran maupun AS telah menaruh kepercayaan pada Pakistan sebagai jembatan komunikasi antara Tehran dan Washington, dan kemungkinan besar menjadi tempat yang layak untuk setiap pembicaraan perdamaian di masa depan,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Tapi ia blak-blakan soal keterbatasannya. “Ini adalah langkah-langkah kecil untuk diplomasi dalam skenario perang yang tidak hanya mengeskalasi tetapi juga menjadi semakin rumit dari hari ke hari,” kata Sayed.
Masood Khan, mantan duta besar Pakistan untuk AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan pertemuan itu telah “membuka koridor diplomatik, melanjutkan diplomasi ulak-alik sebelumnya, komunikasi berkelanjutan, dan upaya di belakang layar untuk membujuk Amerika Serikat dan Iran agar terlibat”.
Komite Empat, katanya, menyediakan saluran belakang yang terstruktur, memungkinkan “proses bertahap, berlapis, dan terukur” yang didukung oleh konsensus regional.
Khan menguraikan empat tahapan yang mungkin: langkah-langkah membangun kepercayaan, negosiasi gencatan senjata, pembicaraan langsung mengenai isu-isu kompleks termasuk program nuklir dan Selat Hormuz, dan pada akhirnya kesepakatan tentang komitmen timbal balik.
Namun, dia mengingatkan bahwa hambatan besar masih tetap ada.
Permintaan Teheran untuk reparasi perang serta klaim kedaulatannya atas Selat Hormuz kemungkinan besar akan menjadi isu paling sulit untuk diselesaikan,” kata Khan kepada Al Jazeera.
Sebelum pertemuan para menteri, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melakukan panggilan telepon selama 90 menit dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sharif memberinya pengarahan mengenai upaya diplomatik Islamabad kepada AS, negara-negara Teluk, dan negara Islam lainnya untuk “menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perundingan damai,” menurut pernyataan dari Kantor Perdana Menteri.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan dukungan penuh Beijing atas inisiatif ini, sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga telah menyatakan dukungan.
Seorang diplomat senior Pakistan menyatakan China “sangat mendukung” upaya Pakistan, sementara Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan pada Senin mengonfirmasi bahwa atas undangan Wang, Dar akan mengunjungi China pada 31 Maret.
“Dalam konteks ini, kunjungan yang akan datang akan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai perkembangan regional, serta isu bilateral dan global yang menjadi kepentingan bersama,” bunyi pernyataan kementerian tersebut.
Dar mengalami fraktur rambut di bahunya setelah terjatuh pada Minggu saat bertemu dengan rekannya dari Mesir, menurut putranya. Kementerian menyatakan kunjungannya yang akan datang, meski ada nasihat medis, menegaskan pentingnya hubungan Pakistan-China.
**Posisi Masih Berjauhan**
Posisi yang secara formal diajukan oleh kedua belah pihak secara struktural tetap tidak kompatibel, menurut para analis.
Rencana 15 poin Washington, yang disampaikan kepada Teheran via Pakistan, mencakup gencatan senjata satu bulan, penyerahan stok uranium yang diperkaya tinggi oleh Iran, penghentian pengayaan lebih lanjut, pembatasan program rudal balistik Teheran, serta penghentian dukungan bagi proksi regional.
Tawaran balasan Iran, yang diuraikan oleh penyiar negara Press TV dengan mengutip seorang pejabat senior keamanan politik, menyerukan penghentian agresi dan pembunuhan, jaminan konkret agar tidak terulang, reparasi, penghentian permusuhan terhadap sekutu Iran, serta pengakuan formal atas kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.
Trump mengatakan kepada wartawan di dalam Air Force One pada Minggu bahwa Iran telah menyetujui “sebagian besar” dari 15 poin itu.
Pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengonfirmasi bahwa Teheran telah menerima pesan melalui perantara, tetapi menyebut proposal AS sebagai “tidak realistis, tidak logis, dan berlebihan”.
Baghaei tampak skeptis terhadap prospek dialog Islamabad menghasilkan kesepakatan damai.
“Pertemuan yang dimiliki Pakistan adalah kerangka yang mereka buat sendiri, dan kami tidak berpartisipasi di dalamnya,” ujarnya. “Adalah baik bagi negara-negara di kawasan untuk peduli pada pengakhiran perang, tetapi mereka harus hati-hati mengenai pihak mana yang memulai perang.”
Khan, mantan diplomat itu, mengatakan skeptisisme Iran sangat mendalam. “Iran menduga proses diplomatik bisa menjadi kamuflase untuk serangan darat di sepanjang pesisirnya, pulau-pulau sekitarnya, atau Selat Hormuz. Tidak ada tongkat ajaib yang dapat menghapus defisit kepercayaan yang begitu mengakar dalam semalam,” katanya, menambahkan bahwa membangun kepercayaan “harus berlangsung dengan tempo cepat mengingat biaya kemanusiaan dan militer yang dahsyat”.
Javad Heiran-Nia, Direktur Kelompok Kajian Teluk Persia di Teheran, menyatakan setiap keterlibatan awal harus memastikan tidak ada pihak yang merasa “menyerah”.
“Kerangka negosiasi harus sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi tanpa merasa mengalah, dengan fokus pada isu-isu berbiaya rendah dan berbuah dalam jangka pendek,” katanya kepada Al Jazeera.
Langkah realistis pertama, menurutnya, adalah komitmen AS untuk menunda ancaman terhadap pembangkit listrik Iran untuk periode berkelanjutan, disertai jaminan dari negara-negara ketiga mengenai pengaturan interim.
Reza Khanzadeh, profesor adjung di George Mason University, menyatakan beban kompromi pada akhirnya ada di Washington.
Iran, katanya, percaya bahwa kesepakatan apa pun yang tidak sesuai dengan syaratnya sendiri dapat mengundang serangan di masa depan, membuat kelangsungan rezim menjadi non-negosiable.
“Mereka mungkin bersedia berkompromi pada program nuklir, program rudal balistik, dan dukungan bagi proksi regional,” ujarnya. “Teheran tidak akan berkompromi atas eksistensinya. Dan karena itu, orang Iran bersedia bertempur selama apa pun yang diperlukan.”
Dia juga menunjuk pada tekanan domestik yang meningkat di AS, mencatat peringkat persetujuan Trump telah turun ke 36 persen dalam jajak pendapat terkini, didorong oleh kenaikan biaya bahan bakar dan kekhawatiran publik atas perang.
Khan mengidentifikasi langkah membangun kepercayaan paling menentukan sebagai sesuatu yang belum disampaikan Washington.
“Komitmen dari Washington untuk memastikan Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon serta menarik diri dari wilayah Lebanon yang baru didudukinya. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan,” paparnya.
**Selat Hormuz dan Tekanan Ekonomi**
Persetujuan Iran untuk mengizinkan 20 kapal berbendera Pakistan melintasi Selat Hormuz, dikonfirmasi Dar pada akhir pekan dan diakui Trump, merupakan langkah membangun kepercayaan paling langsung yang ada di meja.
Selat itu secara efektif tetap tertutup untuk pelayaran normal. Badan Energi Internasional menggambarkan gangguan ini sebagai guncangan minyak terburuk dalam sejarah, melampaui krisis 1973 dan 1979.
Brent crude naik di atas $116 per barel dalam perdagangan awal Senin di Asia, meningkat lebih dari 50 persen sejak perang dimulai pada 28 Februari. Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, Ngozi Okonjo-Iweala, menyatakan perdagangan global tengah mengalami “disrupsi terburuk dalam 80 tahun terakhir.”
Namun, Sayed, yang juga merupakan ketua pendiri Pakistan China Institute yang berbasis di Islamabad, berpendapat bahwa “penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukanlah penyebab, melainkan konsekuensi dari konflik ini.”
Sebagaimana Raja Saudi Faisal bin Abdulaziz Al Saud yang memersenjatai ekspor minyak pada Oktober 1973—dengan memutus pasokan ke AS serta sekutunya sebagai balasan atas dukungan mereka terhadap Israel selama perang Arab-Israel, yang memicu krisis energi global—Iran telah menggunakan selat tersebut untuk mengimbangi kekuatan militer AS-Israel dengan cengkeraman ekonomi, demikian argumentasinya.
Khan mengingatkan agar selat itu tidak dijadikan pusat dari setiap penyelesaian.
“Selat Hormuz akan tetap menjadi isu residual dan pada akhirnya harus diselesaikan oleh delapan negara pantai di Teluk Persia, dengan mengacu pada UNCLOS dan preseden hukum yang mapan,” ujarnya, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Prioritas mendesak, menurutnya, adalah penghentian permusuhan yang lebih luas.
“Ukuran membangun kepercayaan yang paling utama adalah jeda permusuhan, gencatan senjata yang memberikan napas bagi pihak-pihak yang berperang dan membuka ruang bagi para pembawa perdamaian,” paparnya.
Heiran-Nia mengusulkan pendekatan bertahap.
“Pertama, setuju pada gencatan senjata terbatas dan penghentian serangan terhadap target sipil; kurangi pasukan di area-area kritis dan buat saluran rahasia untuk pertukaran informasi pada tahap kedua; lalu lanjutkan ke negosiasi gencatan senjata yang lebih luas,” kata analis yang berbasis di Teheran itu.
Penarikan diri apa pun, tambahnya, harus terukur, dengan mediator yang bertindak sebagai “saluran rahasia” untuk memastikan resiprositas.
Kapal serang amfibi USS Tripoli memasuki Selat Singapura, seperti terlihat dari Singapura, 17 Maret 2026 [Edgar Su/Reuters]
### Masalah Pihak Perusak
Meski upaya diplomatik berlanjut, trajektori militer tetap eskalatif.
Sebuah gugus tugas amfibi yang terdiri dari sekitar 3.500 marinir dan pelaut yang dipimpin USS Tripoli tiba di kawasan itu pada Jumat, menurut Komando Pusat AS (CENTCOM).
Sebanyak 2.200 marinir lainnya sedang menuju Teluk, bersama 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat.
Trump menegaskan bahwa opsi militer tetap dipertimbangkan. Laporan lain menyebut Pentagon sedang mempersiapkan operasi darat potensial yang bisa berlangsung berminggu-minggu.
Israel, yang melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023 dan untuk kedua kalinya menginvasi Lebanon selatan, kembali menyerang Teheran pada Minggu.
Pasukan AS dan Israel membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta pejabat tinggi lainnya dalam serangan pembuka pada 28 Februari. Mereka kemudian membunuh pejabat keamanan utama Ali Larijani pada 17 Maret.
Organisasi energi atom Iran menyatakan sebuah proyektil mendarat di dalam kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr tanpa menyebabkan kerusakan, menurut media negara.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan operasi akan berlanjut hingga kapabilitas nuklir dan misil Iran dilumpuhkan, seraya menambahkan bahwa Israel bukan bagian dari perundingan AS-Iran mana pun.
Khan mengatakan, di tengah tekanan ini, Iran untuk sementara telah “menerima mediasi dan menaruh kepercayaan mereka pada Pakistan dan Turkiye untuk memajukan proses ini.”
Namun, dia memperingatkan risiko jika diplomasi gagal.
“Halangan terbesar tetap adalah serangan terus-menerus dan tak berkurang oleh Israel terhadap Iran dan Lebanon, yang tampaknya beroperasi di luar kendali. Langkah-langkah eskalatif semacam itu berisiko menggagalkan proses diplomatik yang penting namun rapuh ini dan dapat menenggelamkan dunia ke dalam bencana yang dipicu nuklir, suatu hasil yang harus dihindari dengan segala cara,” tegasnya.
Sayed sependapat, dengan berargumen bahwa Iran memiliki “kepercayaan nol” terhadap jaminan AS dan Israel.
“Pertanyaan kunci yang akan menentukan hasilnya adalah siapa yang dapat menahan lebih banyak penderitaan dalam jangka panjang. AS dan Israel dapat mengakibatkan penderitaan, tetapi mereka jelas tidak dapat menanggungnya. Ini adalah pelajaran klasik dari perang asimetris: pihak yang lebih lemah menang dengan cara tidak kalah,” ujarnya.
Heiran-Nia menekankan bahwa setiap perjanjian memerlukan pengamanan yang kuat.
“Setiap langkah membangun kepercayaan harus mencakup mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi dan menghentikan upaya sabotase apa pun,” paparnya. “Langkah-langkah ini harus jangka pendek, reversibel, dan timbal balik sehingga gangguan apa pun yang mungkin terjadi tidak menimbulkan kerusakan permanen.”