Sumber pemerintah menyatakan konferensi terbaru yang dipimpin Kurdi ‘menghambat’ pembicaraan implementasi kesepakatan integrasi Maret lalu.
Pemerintah Suriah baru tidak akan ikut serta dalam pertemuan rencanan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi di Paris, menurut laporan kantor berita resmi Suriah, di tengah ketegangan yang memanas antara kedua pihak.
Laporan SANA pada Sabtu meragukan kesepakatan integrasi yang ditandatangani tahun ini antara kelompok bersenjata tersebut dengan pemerintahan sementara Suriah, yang mengambil alih setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu.
Mengutip sumber pemerintah tanpa nama, kantor berita tersebut menyatakan pemerintah ingin negosiasi selanjutnya digelar di ibu kota Suriah, Damaskus, “sebagai alamat resmi dan nasional untu dialog antar warga Suriah”.
SDF merupakan kekuatan utama yang bersekutu dengan AS di Suriah selama pertempuran melawan ISIL (ISIS) pada 2019. Pada Maret, SDF menandatangani kesepakatan dengan pemerintah baru untuk bergabung dengan lembaga-lembaga negara Suriah.
Kesepakatan ini bertujuan menyatukan kembali negara yang terpecah oleh perang selama 14 tahun, membuka jalan bagi pasukan Kurdi yang menguasai seperempat wilayah Suriah serta badan pemerintahan regional Kurdi untuk berintegrasi dengan Damaskus.
Namun, perjanjian tersebut tidak merinci bagaimana SDF akan digabungkan dengan angkatan bersenjata Suriah. Kelompok ini sebelumnya menyatakan pasukannya harus bergabung sebagai satu kesatuan, sementara pemerintah menginginkan mereka bergabung secara individual.
Laporan Sabtu ini muncul sehari setelah administrasi Kurdi menggelar konferensi dengan melibatkan beberapa komunitas minoritas Suriah, acara pertama sejenis sejak al-Assad digulingkan.
Pernyataan akhir konferensi menyerukan “konstitusi demokratis yang … membentuk negara terdesentralisasi” serta menjamin partisipasi semua komponen masyarakat Suriah.
Damaskus sebelumnya menolak seruan desentralisasi.
Dalam laporan Sabtu, SANA menyatakan pemerintah “menekankan bahwa konferensi SDF menghambat upaya negosiasi yang sedang berjalan” untuk mengimplementasikan kesepakatan Maret.
“Dengan demikian, pemerintah tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan apapun yang dijadwalkan di Paris, maupun duduk di meja perundingan dengan pihak manapun yang berupaya menghidupkan kembali era rezim yang digulingkan dengan nama atau kedok apapun,” begitu bunyi laporan tersebut.
Peserta konferensi yang diorganisir Kurdi juga mengkritik pemerintah terkait bentrokan sektarian di provinsi selatan Suriah, Suwayda, dan wilayah pesisir.
“Deklarasi konstitusional saat ini tidak memenuhi aspirasi rakyat Suriah. … Harus ditinjau ulang untuk memastikan proses partisipasi yang lebih luas dan representasi adil dalam masa transisi,” demikian isi pernyataan akhir konferensi.
Sengkata ini merupakan yang terbaru dalam konflik antara pemerintahan Suriah dan SDF setelah bentrokan antara kelompok tersebut dengan pasukan pemerintah bulan ini.
SDF pada Sabtu menuduh faksi yang didukung pemerintah menyerang wilayah di timur laut Suriah lebih dari 22 kali.
Mereka menyatakan telah bersikap menahan diri selama “agresi” tersebut, tetapi kelanjutan serangan “mengancam kepercayaan bersama dan merusak pemahaman”.