Pemilu bakal digelar pada 15-20 September dalam pemilihan pertama sejak Presiden al-Sharaa berkuasa.
Suriah akan mengadakan pemilihan parlemen bulan September, kata ketua badan yang ditugaskan mengorganisir proses pemilu.
Mohammed Taha al-Ahmad, ketua Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat, mengatakan kepada kantor berita pemerintah SANA pada Minggu bahwa pemilihan akan berlangsung antara 15 hingga 20 September.
Ini akan menjadi pemilu pertama di bawah pemerintahan baru setelah kejatuhan mantan Presiden Bashar al-Assad dalam serangan rebel kilat pada Desember lalu.
Sepertiga dari 210 kursi bakal ditunjuk oleh Presiden sementara Ahmed al-Sharaa, sementara sisanya dipilih melalui pemilu.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan situs Erem News, anggota lain komite pemilu, Hassan al-Daghim, mengatakan bahwa dewan pemilih akan dibentuk di tiap provinsi Suriah untuk memilih kursi yang ditentukan.
Semakin Terpecah
Konstitusi sementara yang ditandatangani al-Sharaa pada Maret menyerukan pembentukan Komite Rakyat sebagai parlemen sementara hingga konstitusi permanen disahkan dan pemilu umum digelar—proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Pengumuman pemilu mendatang ini muncul di saat negara semakin terpecah dalam pandangan terhadap otoritas baru di Damaskus setelah kekerasan sektarian meletus di provinsi selatan Suwayda awal bulan ini.
Bentrokan tersebut menewaskan ratusan orang dan mengancam mengacaukan transisi pascaperang Suriah yang rapuh.
Kerusuhan kekerasan, yang pecah dua minggu lalu, dipicu saling menculik antara suku Badui bersenjata dan pejuang dari minoritas agama Druze.
Pasukan pemerintah Suriah turun tangan, secara lahiriah untuk menghentikan pertikaian, tapi pada praktiknya memihak suku-suku tersebut.
Beberapa pasukan pemerintah dilaporkan mengeksekusi warga sipil Druze serta membakar dan merampok rumah-rumah.
Israel ikut campur, melancarkan serangan udara terhadap pasukan pemerintah dan markas Kementerian Pertahanan. Israel menyatakan tindakannya untuk membela minoritas Druze.