Trump Sudah ‘Izinkan’ Upaya Bipartisan untuk Beri Sanksi pada Negara Pembeli Ekspor Energi Rusia, Demikian Kata Lindsey Graham.
Diterbitkan Pada 8 Jan 2026
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendukung sebuah rancangan undang-undang untuk memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia, termasuk Tiongkok dan India, demikian pernyataan seorang senator Republik yang berpengaruh.
Lindsey Graham, senator dari negara bagian Carolina Selatan, mengatakan pada Rabu bahwa Trump telah “memberi lampu hijau” untuk RUU bipartisan tersebut setelah pertemuan yang “sangat produktif”.
Rekomendasi Cerita
RUU Sanctioning Russia Act yang digarap Graham bersama Demokrat Richard Blumenthal, akan memberikan kewenangan kepada Trump untuk menerapkan tarif hingga 500 persen atas impor dari negara-negara yang berbisnis dengan sektor energi Rusia.
“RUU ini memungkinkan Presiden Trump menghukum negara-negara yang membeli minyak Rusia murah yang menyokong mesin perang Putin,” kata Graham dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin. “RUU ini akan memberikan daya ungkit yang sangat besar bagi Presiden Trump terhadap negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Brasil untuk mendorong mereka menghentikan pembelian minyak Rusia murah yang mendanai pembantaian Putin terhadap Ukraina.”
Tiongkok dan India tetap menjadi pembeli utama minyak Rusia meski ada sanksi AS dan Eropa yang dikenakan pada sektor energi Rusia sebagai tanggapan atas perang Moskow di Ukraina.
Berdasarkan analisis oleh Centre for Research on Energy and Clean Air, Tiongkok membeli hampir setengah dari ekspor minyak mentah Rusia pada November, sementara India mengambil sekitar 38 persen. Brasil secara drastis meningkatkan pembelian minyak Rusia bersubsidi setelah invasi ke Ukraina pada 2022, tetapi impor tersebut telah turun signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Upaya terbaru AS untuk meningkatkan tekanan pada Rusia terjadi saat Moskow dan Kyiv terlibat dalam negosiasi yang difasilitasi Washington untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.
Pada Selasa, pemerintahan Trump untuk pertama kalinya memberikan dukungannya pada proposal Eropa untuk jaminan keamanan mengikat bagi Ukraina, termasuk pemantauan gencatan senjata pasca-perang dan pasukan multinasional yang dipimpin Eropa.
Rusia, yang berulang kali menyatakan tidak akan menerima penempatan pasukan negara anggota NATO di Ukraina, belum menunjukkan tanda-tanda akan mendukung langkah keamanan semacam itu.
Dalam pernyataannya mengenai RUU tersebut, Graham mengatakan legislasi ini sangat tepat waktu mengingat situasi terkini di Ukraina. “Ini akan sangat tepat waktu, karena Ukraina tengah membuat konsesi untuk perdamaian sementara Putin hanya omong kosong, terus membunuh warga tak bersalah,” ujarnya.