Kebijakan ini mewajibkan Departemen Perdagangan untuk menolak semua permohonan lisensi pembeli chip AI di Tiongkok, Rusia, Iran, atau Korea Utara.
Diterbitkan Pada 4 Des 2025
Sebuah kelompok bipartisan senator Amerika Serikat, termasuk tokoh Republik yang dikenal vokal terhadap Tiongkok, Tom Cotton, telah mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang akan menghalangi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melonggarkan aturan yang membatasi akses Beijing terhadap chip kecerdasan buatan selama 2,5 tahun.
RUU yang diumumkan pada Kamis tersebut dikenal sebagai SAFE CHIPS Act dan diajukan oleh Senator Republik Pete Ricketts serta Demokrat Chris Coons.
Rekomendasi Cerita
RUU ini akan mewajibkan Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor, untuk menolak permohonan lisensi bagi pembeli di Tiongkok, Rusia, Iran, atau Korea Utara untuk menerima chip AI AS yang lebih maju daripada yang saat ini diizinkan mereka peroleh, untuk jangka waktu 30 bulan. Setelah periode itu, Departemen Perdagangan harus memberikan briefing kepada Kongres mengenai setiap usulan perubahan aturan satu bulan sebelum aturan itu berlaku.
“Menolak akses Beijing terhadap chip AI [terbaik AS] adalah hal yang esensial bagi keamanan nasional kita,” ujar Ricketts dalam sebuah pernyataan.
Legislasi yang turut diusung oleh Republik Dave McCormick serta Demokrat Jeanne Shaheen dan Andy Kim ini merepresentasikan upaya langka yang dipimpin sebagian oleh partai Trump sendiri untuk menghentikannya dari pelonggaran lebih lanjut pembatasan ekspor teknologi ke Tiongkok.
Menghadapi pembatasan ekspor baru dari Tiongkok atas logam tanah jarang yang diandalkan perusahaan teknologi global, Departemen Perdagangan Trump memberlakukan lalu mencabut kembali pembatasan atas chip AI H20 Nvidia, sebuah langkah yang dikritik oleh Perwakilan Republik John Moolenaar, ketua Komite Seleksi DPR untuk Tiongkok.
Sebagai bagian dari negosiasi dengan Tiongkok untuk menunda kontrol tanah jarangnya sendiri, Trump menunda selama setahun aturan untuk membatasi ekspor teknologi AS kepada anak perusahaan perusahaan Tiongkok yang telah masuk daftar hitam, dan telah berjanji untuk membatalkan aturan era Biden yang membatasi ekspor chip AI secara global ke negara-negara berdasarkan sebagian kekhawatiran atas penyelundupan chip ke Tiongkok.
RUU ini muncul ketika pemerintahan Trump mempertimbangkan untuk mengizinkan penjualan chip kecerdasan buatan H200 Nvidia ke Tiongkok. Para politisi yang bersikap keras terhadap Tiongkok di Washington khawatir Beijing dapat menggunakan chip yang berharga itu untuk memperkuat militernya dengan persenjataan bertenaga AI serta kemampuan intelijen dan pengawasan yang lebih hebat.