Pemerintah Australia memberlakukan larangan perjalanan dan sanksi terhadap 14 individu atas tuduhan menindas masyarakat sipil di Rusia serta memfasilitasi invasi ke Ukraina, sebagaimana diumumkan Menteri Luar Negeri Penny Wong pada Rabu.
“Situasi hak asasi manusia di Rusia terus memburuk dengan tindakan keras dan kekerasan yang bertujuan memadamkan hak asasi manusia serta advokasi anti-perang,” pernyataan Wong.
“Kami mengutuk intimidasi dan pembalasan Rusia terhadap masyarakat sipil dan para pembela HAM, dan kembali menyerukan agar Rusia mematuhi kewajiban HAM internasionalnya.”
Pengumuman ini disampaikan menjelang pertemuan Wong dengan figur oposisi Rusia, Yulia Navalnaya, janda dari dissiden Rusia Alexei Navalny yang wafat saat dalam tahanan pada 2024.
“Ibu Navalnaya merupakan suara tanpa rasa takut bagi demokrasi di Rusia, yang meneruskan perjuangannya dengan pengorbanan pribadi yang sangat besar,” ujar Wong.
“Rusia gagal melakukan penyelidikan independen dan transparan atas meninggalnya Bapak Navalny, dan Australia menetapkan tanggung jawab kepada Presiden [Vladimir] Putin dan Pemerintah Rusia.”
Ke-14 individu yang masuk daftar baru tersebut merupakan mantan atau petahana menteri Rusia, atau dinilai pemerintah Australia telah melakukan aktivitas dengan “signifikansi ekonomi atau strategis bagi Rusia.”
Wong menyatakan mereka juga bertanggung jawab atas “mengizinkan invasi ilegal dan tidak moral ke Ukraina.”
Navalny wafat di koloni penjara Siberia di Lingkar Arktik pada Februari 2024 saat menjalani hukuman 19 tahun atas dakwaan yang ia sebut bermotif politik. Meski keadaan kematiannya belum jelas, keluarga dan sekutu Navalny, serta sejumlah pemimpin Barat, menyalahkan Putin.
Aktivis terkemuka dan kritikus Putin ini selamat dari upaya peracunan agen saraf Novichok pada 2020, namun ditangkap saat kembali ke Rusia pada Januari 2021 dan menghadapi serangkaian persidangan.