Duta Besar Moskow menuduh Washington gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Persetujuan Markas Besar PBB tahun 1947.
Rusia mengecam Amerika Serikat karena menolak memberikan visa kepada Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Alimov untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York, dan menyebut keputusan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Washington.
Vassily Nebenzia mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Selasa bahwa negaranya seharusnya diwakili oleh Alimov—”yang mengawasi urusan terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa”—dalam pertemuan tersebut.
“Namun, meskipun semua upaya kami untuk membujuk pihak AS agar mengeluarkan visa baginya, visa itu pada akhirnya tidak diberikan,” kata Nebenzia.
Persetujuan tahun 1947 yang menetapkan markas besar badan internasional tersebut di New York mewajibkan AS untuk mengeluarkan visa bagi para diplomat asing yang hendak menghadiri acara-acara PBB “tanpa biaya dan secepat mungkin”.
Menurut Nebenzia, tidak memberikan visa kepada Alimov merupakan pelanggaran terhadap perjanjian itu dan juga penghinaan terhadap Tiongkok, yang menjadi ketua Dewan Keamannan pada bulan Mei.
“Kami menganggap ini bukan sekadar pelanggaran oleh Washington atas kewajibannya berdasarkan Persetujuan Markas Besar PBB, yang menurutnya akses ke PBB harus diberikan kepada semua pejabat dan negara anggota tanpa terkecuali, tetapi kami juga menganggap ini sebagai contoh tidak hormat yang sangat mencolok terhadap kepresidenan Tiongkok di Dewan Keamanan,” ujarnya.
Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Al Jazeera.
Kontroversi visa ini muncul di tengah meredanya ketegangan antara Washington dan Moskow, seiring Presiden AS Donald Trump berupaya untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Trump kerap berbicara dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin. Namun, Washington terus menerapkan sanksi terhadap Moskow atas invasi ke Ukraina.
Baik Putin maupun Trump secara terpisah telah mengunjungi Tiongkok dan bertemu dengan presidennya, Xi Jinping, dalam beberapa pekan terakhir.
Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Abbas Araghchi, diplomat tertinggi negara itu, membatalkan partisipasinya dalam sidang Dewan Keamanan pada hari Selasa karena masalah visa.
Selama Sidang Umum PBB tahun lalu, pada September 2025, AS memberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan delegasi Iran di New York.
Pada 2019, AS juga pernah menunda visa Presiden Iran saat itu, Hassan Rouhani, untuk sidang umum tersebut, tetapi pada akhirnya mengizinkannya masuk.