Paragraf Pembuka: Para politikus akhirnya mengesahkan undang-undang wajib militer yang kontroversial setelah berbulan-bulan debat sengit, di tengah kekhawatiran akan potensi perang dengan Rusia.
Sekitar 3.000 orang turun ke jalan-jalan di Berlin untuk memprotes rancangan undang-undang dinas militer baru Jerman, setelah para anggota Bundestag mendukung legislasi yang dimaksudkan untuk memperkuat angkatan bersenjata negara itu.
Parlemen Jerman menyetujui undang-undang wajib militer yang mengundang perdebatan pada hari Jumat. Keputusan ini muncul seiring komitmen sekutu NATO untuk meningkatkan belanja pertahanan, menguatkan kapabilitas pertahanan Eropa di tengah kekhawatiran bahwa perang Rusia di Ukraina dapat meluas melampaui perbatasannya.
Kisah yang Direkomendasikan
Tess Datzer, seorang demonstran berusia 18 tahun di ibu kota Jerman, menyatakan merasa tidak adil jika generasinya harus pergi berperang "untuk negara yang sedikit berbuat bagi kami."
“Tidak ada investasi untuk pensiun kami, tidak untuk masa depan kami, tidak untuk iklim. Saya tidak melihat alasan baik mengapa generasi kami harus pergi berperang,” ujarnya kepada kantor berita AFP.
Pengorganisir protes, Ronja Ruh, mengatakan "jumlah uang yang luar biasa besar dihabiskan untuk militer dan persenjataan" di Jerman, sementara dana untuk layanan publik dasar justru kurang.
“Ketika kami melihat sekolah-sekolah khususnya, teknologinya ketinggalan zaman, guru yang jauh terlalu sedikit, bangunan sekolah yang usang,” katanya.
Rancangan undang-undang dinas militer menetapkan tujuan ekspansi yang ambisius untuk Bundeswehr, dengan target hingga 260.000 prajurit aktif—naik dari 183.000 saat ini—dan 200.000 cadangan pada 2035.
Undang-undang memperkenalkan sistem dua jalur untuk meningkatkan jumlah rekrutan: dinas sukarela yang lebih menarik secara finansial, namun jika pendaftaran kurang, legislator kini dapat mengaktifkan wajib militer berbasis kebutuhan. Untuk melakukannya, para politikus diwajibkan menggelar pemungutan suara di Bundestag. Jika jumlah yang memenuhi syarat melebihi kebutuhan, rekrutan dapat dipilih secara acak.
Semua pria yang lahir setelah 1 Januari 2008 akan menjalani evaluasi medis, sebuah langkah yang belum terlihat sejak Jerman menangguhkan wajib militer pada 2011. Baik pria maupun wanita berusia 18 tahun akan diminta menyatakan kesediaan mereka untuk bertugas, meski hanya pria yang wajib merespons.
Berbagai negara di Eropa—termasuk Prancis, Italia, dan Belgia, serta negara-negara Nordik dan Baltik—bergerak memperluas dinas sukarela dan memperkuat wajib militer di angkatan bersenjatanya sebagai respons terhadap provokasi Rusia.
Para pemimpin dan dinas intelijen Eropa percaya Rusia dapat melancarkan serangan di tempat lain di benua itu, dengan pejabat militer puncak Jerman, Carsten Breuer, mengatakan pada 2024 bahwa Moskow bisa siap menyerang negara-negara NATO dalam waktu lima hingga delapan tahun.
Pada akhir November, mengumumkan pengenalan kembali bentuk terbatas dinas militer di Prancis 25 tahun setelah wajib militer secara resmi diakhiri, Presiden Emmanuel Macron menyatakan, "satu-satunya cara untuk menghindari bahaya adalah mempersiapkan diri menghadapinya."
“Kita perlu memobilisasi, memobilisasi bangsa untuk mempertahankan diri, untuk siap dan tetap dihormati,” ujarnya.
Sementara itu, para pemimpin Eropa telah menuduh Moskow terlibat dalam bentuk perang hibrida—termasuk sabotase infrastruktur, infiltrasi drone, dan serangan siber—seiring Presiden Vladimir Putin menguji batas-batas NATO.
Komitmen Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tampak memudar terhadap aliansi—dengan menuduh Eropa mengambil keuntungan dari Washington dan menyerukan benua itu untuk lebih mandiri secara militer—juga telah mendorong para pemimpin Eropa untuk bertindak.