Ratusan perempuan yang mengenakan warna merah muda dan membawa tongkat sapu berarak menuju gedung parlemen di ibu kota Indonesia pada Rabu (25/9) untuk memprotes penyalahgunaan wewenang kepolisian dan pemborosan anggaran pemerintah.
Unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya telah memasuki minggu kedua, disulut oleh kemarahan atas persoalan biaya hidup dan fasilitas mewah bagi para anggota DPR.
Aksi ini berubah ricuh setelah sopir ojek muda, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan polisi.
Seiring eskalasi protes, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membatalkan kunjungan ke Beijing untuk menghadiri parade militer besar-besaran China, namun ia terlihat berpose untuk foto bersama pada hari Rabu, berdampingan dengan Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sebelum keberangkatannya, Prabowo mengatakan pada akhir pekan bahwa ia akan mencabut sejumlah fasilitas untuk anggota DPR – salah satu keluhan utama para pengunjuk rasa.
Dalam aksi pada Rabu, para demonstran perempuan dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang berbalut pink menyatakan tongkat sapu melambangkan keinginan untuk “menyapu bersih kotoran negara, militerisme, dan represi polisi”.
Para pengunjuk rasa juga mengibarkan spanduk bertuliskan “reformasi polisi”.
“Unjuk rasa bukanlah kejahatan, melainkan hak demokrasi yang melekat pada setiap warga negara,” kata salah seorang pengunjuk rasa, Mutiara Ika, kepada BBC Indonesia.
API merupakan kelompok politik yang terdiri dari 90 organisasi dan gerakan perempuan, serta berbagai kelompok masyarakat sipil termasuk serikat pekerja, organisasi hak asasi manusia, dan komunitas adat.
Gerakan perempuan memiliki sejarah panjang dalam melawan rezim di Indonesia, memainkan peran krusial dalam gelombang protes masa lalu. Mirip dengan demonstrasi saat ini, perempuan mengambil sikap menentang pemerintahan otoriter Soeharto menjelang gerakan reformasi 1998.
API menyatakan pilihan mereka pada warna pink melambangkan keberanian.
Pengunjuk rasa lain memilih warna hijau – warna seragam perusahaan *rideshare* Affan – sebagai bentuk solidaritas.
Di dunia maya, masyarakat menjuluki warna-warna tersebut sebagai “hijau pahlawan” dan “pemberani pink”, dan banyak yang menyesuaikan gambar profil media sosial mereka dengan filter dalam corak warna tersebut.
Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan “penyidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan” atas dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan protes di Jakarta.
“Negara harus segera memenuhi semua tuntutan rakyat selama demonstrasi sebelum terjadi lebih banyak korban jiwa,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebutkan setidaknya 10 orang meninggal selama gelombang demonstrasi pada akhir Agustus – beberapa diduga akibat kekerasan polisi – sementara sedikitnya 1.042 orang dilarikan ke rumah sakit di seluruh penjuru tanah air.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan situasi saat ini mengkhawatirkan, terutama akibat kekerasan yang dilakukan aparat yang berlanjut sepanjang demonstrasi.
“Tindakan-tindakan ini merupakan buah dari ruang dialog yang sangat terbatas. Ketika masyarakat ingin menyampaikan masalah dan kesulitan mereka, ruang itu seolah ada tetapi tidak mudah diakses,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/9).
Dalam upaya meredam protes nasional, Presiden Prabowo mengumumkan pada Minggu (22/9) bahwa beberapa fasilitas yang dibiayai negara untuk politisi akan dikendalikan, termasuk besaran beberapa tunjangan.
Namun meskipun langkah ini disambut baik oleh pengunjuk rasa, beberapa pihak menilai itu belum cukup.
“Ini bukan hanya tentang satu isu, tapi tentang keprihatinan yang sudah berlangsung lama mengenai kesenjangan, tata kelola, dan akuntabilitas,” kata Herianto, mantan koordinator pusat Persatuan Mahasiswa Indonesia, kepada BBC.
“Perubahan simbolis memang penting, tetapi masyarakat mengharapkan reformasi yang lebih mendalam, khususnya di bidang-bidang yang menyentuh kehidupan warga biasa seperti kebijakan pertanian, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang adil,” tambahnya.
“Tujuan akhirnya adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berpusat pada rakyat.”