Australia telah merilis draf undang-undang untuk meregulasi platform aset digital, mengusungkan sebuah kerangka kerja yang memperluas hukum jasa keuangan kepada bisnis kripto dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan kejelasan bagi industri.
Asisten Menteri Keuangan Daniel Mulino mengumumkan reformasi ini pada hari Rabu dalam Global Digital Asset Regulatory Summit yang diselenggarakan oleh Digital Economy Council of Australia.
Ia menggambarkan rancangan undang-undang ini sebagai “batu penjuru” dari peta jalan aset digital pemerintah yang diterbitkan pada bulan Maret, dan menyatakan bahwa hal ini akan menyelaraskan Australia dengan mitra internasional.
“Ini tentang melegitimasi para pelaku yang baik dan mengenyahkan yang buruk,” ujar Mulino. “Ini tentang memberikan kepastian bagi bisnis dan kepercayaan bagi konsumen.”
Draf tersebut memperkenalkan dua kategori baru di bawah Undang-Undang Perusahaan: platform aset digital dan platform kustodi yang ditokenisasi.
Operator akan memerlukan lisensi jasa keuangan Australia dan diwajibkan untuk mengelola konflik kepentingan, menyediakan sistem penyelesaian sengketa, serta memenuhi standar minimum kustodi dan penyelesaian.
Australia Unveils New Crypto Regulations, Pledges Action on Debanking
Mulino menyatakan bahwa kegagalan-kegagalan terkini di sektor ini telah mengekspos celah dalam perlindungan konsumen, terutam ketika operator menggabungkan dan menyimpan aset klien.
“Kami mengatasi ini dengan memperluas kerangka kerja jasa keuangan Australia yang telah teruji dan dipahami dengan baik untuk menargetkan bagian-bagian paling berisiko dari bisnis-bisnis ini,” katanya.
Rancangan undang-undang ini juga mengatur aturan untuk wrapped token, infrastruktur token publik, dan staking—area-area yang menurut Mulino kesulitan untuk masuk ke dalam kerangka kerja yang dibangun untuk perantara tradisional.
“Ini berarti mereka tidak lagi harus dipaksa masuk ke dalam kerangka kerja yang memang tidak dirancang untuk mereka,” ujarnya.
Australia’s Regulator Eases Rules on Stablecoin Intermediaries
Dengan mengakui pesatnya perubahan teknologi, undang-undang ini memberikan fleksibilitas kepada regulator untuk menyesuaikan kewajiban-kewajiban mereka.
“Aturan yang kaku dapat meninggalkan celah atau membatasi bisnis-bisnis baru,” kata Mulino. “Oleh karena itu kerangka kerja ini menyertakan alat-alat untuk menyesuaikan diri seiring berkembangnya teknologi dan layanan.”
Pemerintah sedang bekerja sama dengan Australian Securities and Investments Commission mengenai pengaturan transisi sebelum reformasi ini berlaku.
Mulino menyatakan bahwa proses konsultasi akan memastikan hukum akhir dapat diimplementasikan.
“Yang terpenting, kami telah mendengar bahwa yang Anda butuhkan adalah kejelasan,” ucapnya.