KYIV, Ukraina (AP) — Warga Ukraina turun ke jalan untuk memprotes undang-undang baru yang mereka khawatirkan akan melemahkan kerja dua lembaga antikorupsi utama, dengan mengikis kemandirian badan-badan yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan.
Ketidakpuasan atas undang-undang ini memicu demonstrasi besar pertama melawan pemerintah dalam lebih dari tiga tahun perang, menandai retakan paling serius dalam persatuan nasional yang selama ini membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia.
Presiden Volodymyr Zelenskyy membela UU tersebut dengan alasan perlu untuk menghilangkan "pengaruh Rusia" dalam pemberantasan korupsi, meski ia tidak memberikan contoh konkret intervensi tersebut.
UU ini menambahkan pengawasan baru untuk lembaga antikorupsi.
Parlemen Ukraina mengesahkan RUU pada Selasa (23/4) yang membawa Badan Nasional Antikorupsi Ukraina (NABU) dan Kantor Kejaksaan Antikorupsi Khusus (SAPO) di bawah kendali jaksa agung, yang merupakan orang pilihan presiden. Zelenskyy menandatanganinya menjadi UU, meski ribuan orang berdemo memintanya membatalkannya.
Kritikus mengatakan ini bisa memberi lingkaran dalam Zelenskyy lebih banyak pengaruh dalam penyelidikan. Langkah ini terjadi setelah Zelenskyy melakukan reshuffle kabinet perangnya, yang juga dinilai sebagai upaya mengonsolidasi kekuasaan di lingkaran dalamnya.
Sebelum UU ditandatangani, kedua lembaga memperingatkan bahwa jika diberlakukan, "kepala SAPO akan menjadi figur simbolis, sementara NABU kehilangan kemandiriannya dan berubah menjadi bagian dari kantor jaksa agung."
NABU menyelidiki kasus korupsi pejabat tinggi, sementara SAPO mengawasi penyelidikan ini dan menuntut kasus di pengadilan.
UU ini memicu kritik terhadap pemerintah.
Ukraina punya tradisi kuat protes pro-demokrasi, dengan demonstrasi jalanan dua kali menyebabkan pergolakan politik.
Faktanya, kedua lembaga ini dibentuk pasca-Revolusi Maidan 2014, yang menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych, pemimpin pro-Moskow yang dituduh korupsi besar-besaran, mencuri ratusan juta dolar dari pemerintah.
Korupsinya begitu masif sampai rakyat biasa terkejut ketika mengunjungi istana mewahnya dan menemukan koleksi mobil mahal bahkan kebun binatang pribadi.
Namun, sejak invasi besar-besaran Rusia 2022, unjuk rasa lebih banyak fokus pada pemulangan tawanan perang atau orang hilang.
Tapi demo Selasa lalu mengarahkan kemarahan publik ke pemerintah, dengan sebagian menyebut UU ini lebih merusak moral daripada serangan drone dan rudal rutin Rusia.
Suasana kemarahan dan frustasi mendominasi kerumunan. Sebagian pengunjuk rasa menuduh pemimpin Ukraina lebih mengutamakan loyalitas dan koneksi pribadi daripada pemberantasan korupsi.
"Ukraina punya jauh lebih sedikit sumber daya dibanding Rusia dalam perang ini," kata Ihor Lachenkov, blogger dan aktivis yang mengajak orang bergabung dalam protes lewat platform medsosnya yang menjangkau 1,5 juta pengikut. "Jika kami menyalahgunakannya, atau lebih parah, membiarkannya masuk ke kantong pencuri, peluang kemenangan kami menyusut. Semua sumber daya harus dialokasikan untuk perjuangan."
Protes ini memunculkan pertanyaan tentang kondisi demokrasi di Ukraina — salah satu nilai yang diperjuangkannya dalam perang melawan Rusia.
"Ketika sandiwara dipentaskan dan dipaksakan dalam 24 jam untuk ditelan semua orang, itu bukan keadilan," tulis mantan Menlu Dmytro Kuleba di Instagram.
Pemerintah membela langkah ini.
Dalam pidato Selasa malam, Zelenskyy bersikeras bahwa infrastruktur antikorupsi negara "akan terus berfungsi" setelah "dibersihkan dari segala pengaruh Rusia."
Ia menuduh beberapa kasus dibiarkan terbengkalai dan target investigasi tidak pernah diadili.
"Bertahun-tahun, pejabat yang kabur dari Ukraina entah bagaimana hidup nyaman di luar negeri — di negara-negara sangat bagus tanpa konsekuensi hukum — dan ini tidak normal," tulisnya di Telegram.
Rabu (24/4), ia mengumpulkan kepala penegak hukum, lembaga antikorupsi, dan jaksa agung. Ia mengumumkan rencana aksi rinci akan disusun dalam dua pekan untuk memastikan sistem lebih efektif dan adil.
"Kami tahu apa yang rakyat harapkan dari lembaga negara untuk menjamin keadilan dan efektivitas setiap institusi," katanya di Telegram.
Jaksa Agung Ruslan Kravchenko membantah kekhawatiran soal kemandirian lembaga.
"Saya janji tidak akan menyalahgunakan wewenang ini," katanya. "Saya bisa tanda tangan janji ini dengan darah jika perlu."
Memerangi korupsi krusial bagi masa depan Ukraina.
Cabang Transparency Internasional di Ukraina mengkritik UU ini, menyebutnya melemahkan salah satu reformasi terpenting sejak 2014 dan merusak kepercayaan mitra internasional.
Memberantas korupsi sistemik penting untuk upaya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan mempertahankan akses ke miliaran dolar bantuan Barat. Di postingan X, Komisioner Perluasan EU Marta Kos menyebut UU baru ini "langkah mundur serius."
Tindakan terhadap lembaga ini terjadi hanya sebulan setelah NABU menyelidiki kasus korupsi mantan Wakil PM Oleksii Chernyshov — salah satu kasus korupsi paling mencolok sejak Zelenskyy menjabat. Chernyshov membantah tuduhan tapi dicopot dari jabatannya dalam reshuffle pekan lalu.
Ini juga terjadi setelah dua pejabat NABU ditangkap atas dugaan hubungan dengan Rusia oleh Dinas Keamanan Ukraina.