Diterbitkan Pada 1 Juni 20261 Juni 2026
Ratusan anak muda di kota Nanyuki, Kenya tengah, telah berdemo menentang rencana pendirian pusat karantina Ebola untuk warga negara Amerika Serikat yang terpapar virus tersebut di Pangkalan Udara Laikipia, yang terletak tidak jauh dari sana.
Aksi protes pada hari Senin ini terjadi dua hari setelah Mahkamah Tinggi Kenya menangguhkan pendirian fasilitas itu serta kedatangan pasien asing mana pun, sembari menunggu sidang perkara yang diajukan oleh Law Society of Kenya dan sebuah badan pengawas konstitusional.
Kedua organisasi tersebut berpendapat bahwa sistem kesehatan Kenya yang rapuh mengharuskan pasien Ebola asing tidak dikarantina di negara ini.
Pejabat AS mengatakan pada hari Kamis bahwa Amerika Serikat berencana untuk mengirim warga Amerika yang terpapar Ebola di luar negeri ke fasilitas baru di Kenya, bukan menerbangkan mereka pulang. Para pejabat yang berbicara dengan syarat anonimitas itu menyatakan bahwa fasilitas tersebut akan berada di Pangkalan Udara Laikipia dan akan beroperasi dengan 50 tempat tidur karantina pada hari Jumat.
Menteri Kesehatan Aden Duale mengatakan pada hari Minggu bahwa pusat karantina itu diperuntukkan bagi “semua orang” dan tidak eksklusif untuk warga negara AS.
Pemerintah AS bermaksud memberikan dana sebesar $13,5 juta untuk mendukung upaya kesiapsiagaan Kenya terhadap Ebola, sebagaimana dinyatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam sebuah pernyataan.
Para pemimpin lokal, termasuk Gubernur Laikipia Joshua Irungu, telah memberi tahu para wartawan bahwa mereka menentang pendirian pusat karantina Ebola—“ini akan membuat rakyat kita terpapar Ebola,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa banyak penduduk setempat bekerja di dalam pangkalan udara tersebut sehingga berpontensi untuk terpapar.
Kenya belum mencatat satu pun kasus Ebola, tetapi Uganda, yang berrtetangga, telah melaporkan sembilan kasus dan menitup perbatasannya dengan Republik Demokratik Kongo (DRC).
Setidaknya 263 kasus terkonfirmasi virus Bundibugyo, strain Ebola langka yang mana hingga kini belum ada vaksin maupun pengobatan ,atau yang disetujui untuk pengob serta, sudah dilaporkan di DRC, menunjukangofficial figures resmi .