Sebuah kelompok berisikan 45 prajurit Kolombia telah berhasil dievakuasi dari sebuah desa yang dikuasai oleh para pemberontak di pedesaan barat daya negara itu, di mana para otoritas menyatakan mereka dicegah untuk pergi oleh sekitar 600 orang warga sipil.
Militer Kolombia menyatakan pada Senin bahwa prajurit yang tersisa telah dievakuasi “tanpa insiden” dan kembali “dengan selamat” dari El Tambo, yang terletak di wilayah dikenal akan produksi koka dan aktivitas ilegal lainnya.
“Seluruh personel militer yang berada di tangan warga sipil telah dibebaskan,” ujar Presiden Gustavo Petro dalam sebuah unggahan media sosial. “Populasi di daerah-daerah daun koka dan emas [ilegal] harus berhenti mematuhi perintah dari para mafia.”
Pemerintah telah menyalahkan insiden-insiden semacam ini, yang telah terjadi lima kali tahun ini, pada kelompok-kelompok pecahan yang menolak perjanjian damai 2016 antara pemerintah dan FARC, sebuah kelompok pemberontak sayap kiri.
Otoritas Kolombia menyatakan bahwa kelompok-kelompok bersenjata tersebut memberi tekanan pada populasi sipil di wilayah penghasil koka untuk menghadang patroli prajurit di tempatnya. Kejadian seperti ini tidaklah jarang dan kebanyakan berujung pada prajurit yang dibebaskan tanpa cedera, terkadang setelah mediasi oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Pasca perjanjian damai 2016 dengan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), berbagai kelompok pecahan, perdagangan narkotika, dan organisasi kriminal bergegas mengambil alih kendali atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok kiri tersebut.
Konflik sipil selama enam dekade yang mengakibatkan kematian 450.000 orang juga turut berkontribusi pada sentimen permusuhan terhadap tentara di beberapa bagian negara. Laporan komisi kebenaran 2022 menyatakan bahwa pemerintah, bersama dengan paramiliter sayap kanan, bertanggung jawab atas mayoritas warga sipil yang tewas dalam konflik tersebut, meskipun semua pihak yang terlibat berpartisipasi dalam pelanggaran seperti penculikan dan penghilangan paksa.
Meskipun pemerintah Petro telah berupaya mencapai kesepakatan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang tersisa, otoritas kesulitan mengatasi terus berlangsungnya kekerasan dan ketidakstabilan yang telah mengganggu kehidupan warga sipil di wilayah-wilayah dimana kelompok-kelompok tersebut masih aktif.
Menteri Pertahanan Pedro Sanchez menyatakan dalam sebuah unggahan media sosial bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penahanan para prajurit, yang sedang melakukan patroli di area Ngarai Micay dalam misi anti-narkotika, akan menghadapi tuntutan hukum.