EKSEKLUSIF
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Gustavo Petro menyerukan ‘pemerintahan bersama melalui dialog’ di Venezuela, yang mengarah pada pemilu.
Presiden Kolombia Gustavo Petro menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi yang terbuka dengan Amerika Serikat, meskipun ancaman aksi militer baru-baru ini dilontarkan oleh Presiden Donald Trump.
Dalam wawancara dengan Teresa Bo dari Al Jazeera di ibu kota Kolombia, Bogota, Petro menyatakan bahwa pemerintahannya berupaya mempertahankan kerja sama dengan Washington dalam memerangi narkotika. Pernyataan ini bernada lebih lunak setelah beberapa hari retorika yang kian memanas.
Rekomendasi Cerita
Ia berbicara tak lama setelah melakukan phone call dengan Trump pada hari Rabu, sebuah kontak langsung yang disebut Petro sebagai "sarana komunikasi yang sebelumnya tidak ada".
Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia, menyebutkan bahwa sebelumnya informasi antar kedua pemerintah disalurkan melalui kanal-kanal tidak resmi yang "dimediasi oleh ideologi politik dan oposisi terhadap saya".
"Saya telah berhati-hati – meski terdapat cercaan, ancaman, dan sebagainya – untuk mempertahankan kerja sama penanganan perdagangan narkoba antara Kolombia dan Amerika Serikat," kata Petro.
Ancaman AS
Hanya beberapa jam setelah militer AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Sabtu, Trump mengalihkan ancaman aksi militer ke Kolombia.
Trump menuduh Petro – tanpa bukti – menjalankan pabrik kokain, dan menyebutnya "orang sakit".
Ditanya pada hari Minggu apakah ia akan mengizinkan operasi militer terhadap Petro, Trump menjawab, "Kedengarannya bagus untuk saya."
Sebagai tanggapan, Petro berjanji akan membela negaranya, dengan mengatakan bahwa ia akan "mengangkat senjata" untuk tanah airnya.
Meskipun tensi mereda pasca panggilan telepon antara kedua pemimpin pada hari Rabu, para pengamat umumnya memandang ancaman Trump sebagai langkah potensial berikutnya dari tujuan Gedung Putih untuk membangun "dominasi" AS di Hemisfer Barat.
Namun perseteruan antara pemerintahan Trump dan Petro telah terjadi bahkan sebelum serangan ke Venezuela.
Presiden Kolombia itu telah menjadi kritik vokal terhadap perang genosida Israel di Gaza yang didukung AS.
Pada bulan September, Washington mencabut visa AS Petro setelah ia berpidato dalam sebuah pawai pro-Palestina di luar Majelis Umum PBB di New York.
Minggu-minggu kemudian, pemerintahan Trump memberlakukan sanksi terhadap presiden Kolombia tersebut, yang masa jabatannya terbatas dan akan meninggalkan jabatannya setelah pemilu presiden pada bulan Mei.
‘Pemerintahan Bersama Melalui Dialog’
Petro termasuk di antara pemimpin dunia pertama yang mengutuk penculikan Maduro, menyebut serangan AS itu sebagai "serangan terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin".
Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Petro memperingatkan bahwa Venezuela, yang berbatasan dengan negaranya, dapat jatuh ke dalam kekerasan di era pasca-Maduro. Ia mengatakan hal itu "akan menjadi bencana".
"Oleh karena itu, yang saya usulkan adalah sebuah pemerintahan bersama melalui dialog di antara semua kekuatan politik di Venezuela dan serangkaian langkah menuju pemilihan umum," ujarnya.
Petro menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan Penjabat Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, dan ia menangkap kesan bahwa Rodriguez khawatir dengan masa depan negara itu.
"Ia juga menghadapi serangan," kata presiden Kolombia itu. "Sejumlah pihak menuduhnya pengkhianat, dan itu dibangun sebagai narasi yang memecah belah kekuatan-kekuatan yang sebelumnya merupakan bagian dari pemerintahan Maduro."