Sebuah pengadilan Korea Selatan pada hari Rabu menyatakan tiga mantan polisi bersalah atas penghancuran bukti yang menunjukkan bahwa polisi telah mengetahui risiko keamanan dalam perayaan Halloween di Seoul sebelum terjadinya kerumunan mematikan pada tahun 2022.
Para petugas merupakan pejabat pertama yang dinyatakan bersalah atas tindakan terkait kejadian tersebut, di mana hampir 160 orang tewas dalam salah satu bencana damai terburuk dalam sejarah negara ini. Mereka dinyatakan bersalah atas penghancuran bukti, termasuk menghapus laporan internal yang memperingatkan kemungkinan kecelakaan selama perayaan Halloween.
Sebuah pengadilan distrik Seoul menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada Park Seong-min, yang merupakan pejabat senior di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Kim Jin-ho, mantan pejabat di Kantor Polisi Yongsan, menerima hukuman penangguhan satu tahun. Kwak Young-seok, mantan petugas di Kantor Polisi Yongsan, diberi hukuman penangguhan empat bulan. Pengacara dari mantan petugas tersebut belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Pada malam 29 Oktober 2022, kantor polisi di Seoul menerima puluhan telepon dari saksi yang panik karena takut terjadi kerumunan di jalan-jalan Itaewon, sebuah lingkungan yang dikenal dengan bar dan klubnya, tempat orang-orang merayakan Halloween.
Menurut penyelidikan awal, butuh berjam-jam bagi petugas untuk mencapai lokasi setelah panggilan pertama. Saat itu, ratusan orang mendorong satu sama lain di sebuah lorong sempit yang curam, menindih orang lain.
Vonis ini berasal dari penyelidikan tahun lalu, yang dipimpin oleh Badan Kepolisian Nasional, tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi malam itu. Pejabat merekomendasikan bahwa 23 orang harus diadili terkait insiden tersebut. Setelah diberhentikan dari jabatannya pada November 2022, ketiga petugas tersebut menjadi salah satu yang pertama ditangkap karena tragedi tersebut.
Bulan lalu, Kim Kwang-ho, kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, didakwa atas tuduhan berkontribusi pada kerumunan itu melalui kelalaian. Dia adalah pejabat paling senior yang dihadapkan pada tuntutan pidana terkait kerumunan tersebut. Jika terbukti bersalah, dia dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga $15.000.
Sejak terjadinya kerumunan itu, pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol terus menghadapi kritik dan tuntutan dari masyarakat untuk bertanggung jawab atas bencana tersebut. Banyak yang menganggap respons pemerintah tidak memadai, dengan mengatakan bahwa pemerintah belum meminta maaf atas yang terjadi.
Mr. Yoon semakin memicu kemarahan publik bulan lalu ketika ia menolak sebuah undang-undang yang telah disahkan oleh anggota parlemen di Majelis Nasional yang akan menunjuk seorang jaksa khusus untuk memulai penyelidikan independen terhadap bencana tersebut, dan malah menawarkan kompensasi finansial kepada keluarga korban yang berduka.
Ini adalah sebuah berita yang sedang berkembang.