Penangkapan Colvin karena menolak menyerahkan kursinya kepada seorang kulit putih di bus yang terpisah membantu memantik gerakan hak sipil modern di AS.
Claudette Colvin, yang turut menyulut gerakan hak sipil modern di AS setelah menolak memberikan tempat duduknya kepada seorang wanita kulit putih di bus yang tersegregasi, telah meninggal dunia pada usia 86 tahun.
Colvin berusia 15 tahun saat ditangkap di sebuah bus di Montgomery, sembilan bulan sebelum Rosa Parks meraih ketenaran internasional karena juga menolak menyerahkan kursinya.
Rekomendasi Cerita
list of 3 items
end of list
Colvin meninggal karena sebab alamiah di Texas, menurut pernyataan dari yayasan warisannya pada hari Selasa.
Colvin ditahan pada 2 Maret 1955, setelah seorang pengemudi bus menelepon polisi untuk mengeluh bahwa dua gadis kulit hitam duduk dekat dua wanita kulit putih yang melanggar hukum segregasi. Colvin menolak pindah ketika diminta, yang berujung pada penangkapannya.
“Saya tetap duduk karena wanita itu sebenarnya bisa duduk di kursi yang berseberangan dengan saya,” kata Colvin kepada wartawan di Paris pada April 2023.
“Dia menolak karena… seorang kulit putih tidak seharusnya duduk dekat dengan seorang negro,” ujar Colvin.
“Orang-orang bertanya mengapa saya menolak pindah, dan saya jawab sejarah telah merekatkan saya di kursi itu,” tambahnya.
Colvin sempat dipenjara karena tuduhan mengganggu ketertiban umum. Tahun berikutnya, ia menjadi salah satu dari empat penggugat perempuan kulit hitam yang mengajukan gugatan hukum menantang pemisahan tempat duduk bus di Montgomery.
Perkara tersebut berhasil dan berdampak pada transportasi umum di seluruh AS, termasuk kereta, pesawat, dan taksi.
Penangkapan Colvin terjadi di masa ketika kefrustrasian atas perlakuan terhadap orang kulit hitam dalam sistem bus Montgomery kian memuncak. Penangkapan Parks pada Desember 1955 memicu dimulainya Boikot Bus Montgomery yang berlangsung setahun.
Boikot itu melambungkan nama Pendeta Martin Luther King Jr. ke sorotan nasional dan dianggap sebagai awal dari gerakan hak sipil modern.
“Dia meninggalkan warisan keberanian yang membantu mengubah jalannya sejarah Amerika,” kata Claudette Colvin Legacy Foundation dalam sebuah pernyataan.
‘Terlalu Sering Terabaikan’
Wali Kota Montgomery Steven Reed mengatakan aksi Colvin “membantu meletakkan fondasi hukum dan moral bagi gerakan yang akan mengubah Amerika.”
Peran Colvin dalam membantu memicu gerakan hak sipil modern seringkali tertutupi oleh aksi Rosa Parks, dan Reed menyatakan keberaniannya “terlalu sering diabaikan.”
“Hidup Claudette Colvin mengingatkan kita bahwa gerakan dibangun bukan hanya oleh mereka yang namanya paling dikenal, tetapi juga oleh mereka yang keberaniannya datang lebih awal, secara diam-diam, dan dengan pengorbanan pribadi yang besar,” tambah Reed.
Meski penangkapan Colvin membantu mengakhiri segregasi rasial di AS, kelompok-kelompok hak sipil mengkhawatirkan upaya Presiden Donald Trump yang berusaha menggulung kebijakan-kebijakan kemajuan sosial.
Pada hari Selasa, kelompok hak sipil terbesar di AS menyatakan bahwa Trump menipu dalam klaimnya bahwa hak sipil merugikan orang kulit putih.
Dalam sebuah wawancara pekan lalu yang diterbitkan The New York Times, Trump mengatakan ia yakin perlindungan era hak sipil berakibat pada perlakuan tidak adil terhadap orang kulit putih.
Komentar itu muncul setelah Trump ditanya apakah perlindungan yang dimulai pada tahun 1960-an dengan disahkannya Undang-Undang Hak Sipil mengakibatkan diskriminasi terhadap pria kulit putih, menurut surat kabar tersebut.
“Itu mencapai beberapa hal yang sangat baik, tetapi juga melukai banyak orang – orang yang pantas masuk kuliah atau pantas mendapat pekerjaan menjadi tidak bisa mendapatkan pekerjaan,” kata Trump seperti dikutip.
“Itu adalah diskriminasi terbalik,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Presiden NAACP Derrick Johnson mengatakan Trump “berbohong secara terang-terangan.”
“Trump selalu melakukan ini. Dia sengaja menciptakan realitas palsu untuk membangun landasan bagi kebijakan yang lebih menguntungkan satu persen teratas dengan memprivatisasi layanan pemerintah dan mencabut sumber daya dari komunitas yang kurang terlayani,” kata Johnson.