Partai Perdana Menteri India Narendra Modi diprediksi bakal memenangi dua dari empat pemilihan umum negara bagian yang krusial, memperluas pengaruhnya sambil melenahkan rival utamanya pada pertengahan masa jabatan ketiganya.
Partai Bharatiya Janata (BJP) milik Modi diperkirakan kembali berkuasa di negara bagian timur Assam untuk periode ketiga berturut-turut dan unggul sementara di Benggala Barat, berdasarkan tren penghitungan suara di situs Komisi Pemilihan Umum pada Senin.
Pemilu di lima negara bagian dan teritori berlangsung pada April hingga Mei, dengan BJP berupaya menembus basis kekuasaan oposisi. Ini akan memperkuat kapasitas Modi dalam menghadapi rentetan tantangan ekonomi dan kebijakan luar negeri, termasuk tingkat pengangguran tinggi serta kesepakatan dagang yang tertunda dengan Amerika Serikat.
Modi, anak buah terdekatnya sekaligus Menteri Dalam Negeri Amit Shah, serta sejumlah petinggi BJP telah gencat berkampanye di Benggala Barat selama berminggu-minggu. Mereka menyoroti apa yang disebut sebagai “imigrasi ilegal” dari Bangladesh dan lemahnya ekonomi lokal di bawah kepemimpinan Kepala Menteri Mamata Banerjee.
Banerjee merupakan kritikus tajam Modi dan anggota kunci aliansi oposisi India. Ia telah berkuasa di negara bagian itu sejak 2011. BJP sendiri belum pernah memerintah Benggala Barat.
Tren yang dirilis Komisi Pemilihan Umum India pada Senin menunjukkan partai yang berkuasa unggul di 176 dari 294 kursi di Benggala Barat.
Banerjee, dalam pernyataannya sebelum penghitungan, bersikeras partainya akan menang. “BJP tidak akan menang. Percayalah,” ujarnya. “Bersabarlah hingga akhir.”
Ketua BJP Benggala Barat, Samik Bhattacharya, menyatakan keyakinannya akan kemenangan kepada kantor berita AFP. “Ini adalah pemilu penolakan,” katanya. “Rakyat menginginkan perubahan.”
Neha Poonia, koresponden Al Jazeera dari New Delhi, melaporkan bahwa berdasarkan keunggulan awal, BJP sedang menuju “kemenangan besar”. Hal ini akan menjadi kekalahan telak bagi Banerjee, yang justru mengunggah pesan video bagi pendukungnya agar tidak berkecil hati. “Ia mengklaim Komisi Pemilihan sengaja memperlambat penghitungan suara di kursi-kursi yang diperkirakan dimenangkan partainya,” ujar Poonia.
Menurut Uday Chandra, profesor di Universitas Ashoka di Wilayah Ibu Kota Nasional, keunggulan BJP menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan Modi. “Ini kemenangan yang vital bagi pemerintahan Modi, yang sedang tertekan sejak tarif Trump dan khususnya setelah perang di Iran,” kata Chandra dari New Delhi.
Oposisi yang Melemah Melawan Modi
Di negara bagian selatan, Tamil Nadu, bintang film Joseph Vijay—pendatang baru di kancah politik yang meluncurkan partai Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) pada 2024—tampaknya akan menyingkirkan partai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) yang tengah berkuasa.
“Sangat krusial karena selama enam dekade politik Tamil Nadu didominasi Dravida; DMK dan AIADMK bergantian berkuasa. Kini TVK berpotensi memutus pola ini. Vijay punya ‘daya tarik massal’ dan berjanji mengatasi pengangguran, memberi bantuan tunai kepada perempuan dan penganggur, serta membantu industri. Pakar menyebut hal ini resonan dengan pemilih negara bagian yang maju ini,” tambah Poonia.
Di Kerala, aliansi pimpinan Kongres Nasional India diperkirakan akan mengalahkan Partai Komunis India (Marxis) yang berkuasa.
DMK dan partai Banerjee, All India Trinamool Congress (TMC), adalah pilar utama aliansi oposisi INDIA bentukan Kongres. Aliansi ini bersama-sama melawan BJP pada pemilu 2024 dan menggagalkan Modi meraih mayoritas absolut, memaksanya bergantung pada partai regional untuk membentuk koalisi.
Namun, pemilu negara bagian ini diperkirakan akan memperlemah oposisi terhadap Modi secara signifikan jelang 2029, saat ia diproyeksikan maju untuk periode keempat yang memecah rekor.
Omar Abdullah, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir, menyatakan bahwa kemenangan BJP di Bengal Barat dan T V K di Tamil Nadu akan mneyebabkan “gempa politik.” Getarannya akan terasa luas dan lama, berkemungkinan sampai pemilu nasional 2029,” katanya di X.
Kampanye diwarnai protes atas penghapusan jutaan nama dari daftar pemilih. Meski pemerintah menyebutnya sebagai pembersihan pemilih yang tidak memenuhi syarat, para kritikus menilai kebijakan ini timpang terhadap komunitas minoritas dan marjinal.
Chandra memperingatkan bahwa pemilu ini tidak meghadirkan “kontestasi yang bebas dan adil”. “Lebih dari sembilan juta pemilih dikesampingkan, mereka kebanyakan berasal dari kasta Hindu kurang mampu dan Muslim,” ujarnya. “Pemerintah mengontrol Komisi Pemilihan secara tidak wajar. Analisis biasa soal inflasi atau keluhan pemilih tak lagi memadai karena medan kontestasi tidak lagi setara.”
Hasil akhir diperkirakan kelar menjelang Senin malam, namun dampak langsung terhadap politik atau kebijakan di tataran federal diperhitungkan masih minim.