PERKEMBANGAN TERKINI:
Pemerintah Ukraina menghadapi tekanan dari demonstran dan sekutu asing setelah upaya mencabut kewenangan lembaga anti-korupsi.
Parlemen Ukraina telah memilih untuk mengembalikan kemandirian dua badan anti-korupsi utama, dalam upaya meredam krisis politik terbesar sejak invasi Rusia.
Pada Kamis, anggota parlemen menyetujui RUU tersebut dengan suara 331 banding 0. RUU ini diajukan Presiden Volodymyr Zelenskyy pekan lalu setelah tekanan ribuan demonstran dan pejabat tinggi Eropa.
Kebijakan ini kini menunggu tanda tangan Zelenskyy.
Rakyat Ukraina marah atas amendemen yang didorong partai berkuasa Zelenskyy pekan lalu, yang memberi Jaksa Agung pilihan presiden kekuasaan untuk memindahkan kasus dari Biro Anti-Korupsi Nasional (NABU) dan Kantor Jaksa Anti-Korupsi Khusus (SAPO), serta menunjuk ulang jaksa.
Keputusan ini memicu protes terbesar sejak invasi Rusia 2022, dengan ribuan orang turun ke jalan di Kyiv. Demonstran tetap berkumpul meski Zelenskyy telah berjanji mencabut amendemen, dan masih berada di luar parlemen saat pemungutan suara.
Charles Stratford dari Al Jazeera, melaporkan di luar gedung parlemen Kyiv, mengatakan ada rasa lega di antara demonstran setelah "krisis politik terbesar" yang dihadapi Zelenskyy sejak perang dimulai.
"Beberapa pekan terakhir menjadi aib besar bagi Presiden Zelenskyy dan kabinetnya," kata Stratford. "Banyak pertanyaan muncul… mengapa ia awalnya mengubah hukum."
Stratford menyebut bukan hanya kemarahan publik yang memaksa Zelenskyy membatalkan keputusan, tapi juga "tekanan besar dari pendukung Ukraina" yang terkejut dan khawatir, serta isyarat Uni Eropa bahwa beberapa dana bantuan mungkin dicabut.
Laporan lebih lanjut menyusul…