Pemerintah Nikaragua melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan,” demikian diungkapkan oleh tim ahli hak asasi manusia yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah laporan pada hari Kamis.
Laporan tersebut menyerukan agar Presiden Daniel Ortega dan istrinya serta Wakil Presiden, Rosario Murillo, “bertanggung jawab di hadapan komunitas internasional” atas penyalahgunaan yang meluas.
“Pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis, yang setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, terus dilakukan oleh Pemerintah Nikaragua atas alasan politik,” demikian disampaikan oleh para ahli dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Nikaragua tidak segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai temuan laporan tersebut.
Pemerintah Ortega sebelumnya telah mengabaikan laporan dari PBB dan Organisasi Negara Amerika, yang menurutnya merupakan bagian dari kampanye internasional menentangnya.
Kelompok yang ditunjuk oleh PBB, yang dibentuk untuk menyelidiki penyalahgunaan hak asasi manusia pasca krisis politik Nikaragua tahun 2018, sebelumnya telah menemukan bahwa pemerintah melakukan tindakan penyiksaan, eksekusi di luar hukum, dan penahanan sewenang-wenang mulai tahun 2018.
Meskipun ditunjuk oleh PBB, kelompok ini tidak berbicara atas nama organisasi dunia tersebut.
“Nikaragua terjebak dalam spiral kekerasan yang ditandai oleh penganiayaan segala bentuk oposisi politik, baik yang nyata maupun yang dirasakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Jan Simon, ketua kelompok tersebut.
Para ahli menyerukan penyelidikan internasional terhadap Ortega dan Murillo setelah mengidentifikasi penyalahgunaan di seluruh rantai komando pemerintah dan kepolisian.
Kelompok tersebut tidak mengidentifikasi keterlibatan tentara dalam kejahatan tersebut.
Ortega, Murillo, dan pejabat pemerintah senior “harus menjalani penyelidikan hukum atas kemungkinan tanggung jawab mereka dalam kejahatan, pelanggaran, dan penyalahgunaan yang dijelaskan,” demikian dokumen tersebut.
Menurut laporan, lebih dari 935.000 warga Nikaragua melarikan diri dari negara tersebut sejak awal krisis politik 2018 hingga Juni 2023.
Penindasan politik umum terjadi di Nikaragua, dan lebih dari 300 warga Nikaragua dicabut kewarganegaraannya pada tahun 2023, menurut laporan.
(Pelaporan oleh Ismael Lopez; Penulisan oleh Brendan O’Boyle; Penyuntingan oleh Leslie Adler)
