Pejabat dari California, New York, Kentucky, dan 20 negara bagian lain menuduh pemerintah AS bertindak inkonstitusional.
Dua lusin negara bagian menggugat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pemerintah federal membekukan dana pendidikan senilai $6,8 miliar.
Pada Senin, sekelompok 23 jaksa agung dan dua gubernur mengajukan gugatan di Rhode Island dengan argumen bahwa keputusan menghentikan dana yang telah disetujui Kongres AS “melanggar hukum, sewenang-wenang, dan tidak konstitusional”.
Pembekuan ini mencakup dana untuk mendukung pendidikan pekerja pertanian migran dan anak-anak mereka, rekrutmen dan pelatihan guru, pembelajaran Bahasa Inggris, pengayaan akademik, serta program setelah sekolah dan musim panas.
Pemerintahan juga membekukan dana untuk mendukung literasi dewasa dan keterampilan kesiapan kerja.
“Ini bukan tentang Demokrat atau Republik—dana ini dialokasikan oleh Kongres untuk pendidikan anak-anak Kentucky, dan tugas saya memastikan kami mendapatkannya,” kata Gubernur Kentucky Andy Beshear dalam pernyataan.
“Di Kentucky, $96 juta dana pendidikan federal terancam. Masa depan anak-anak kami bergantung pada pendidikan yang kuat, dan dana ini penting untuk memastikan kesuksesan mereka.”
Meski pemerintah secara hukum wajib mencairkan dana ke negara bagian sebelum 1 Juli, Departemen Pendidikan federal memberitahu negara bagian pada 30 Juni bahwa mereka tidak akan menyalurkan hibah sesuai tenggat waktu. Alasan yang disebutkan adalah pergantian pemerintahan.
Sekolah di daerah yang dipimpin Partai Republik terdampak parah oleh pembekuan hibah pendidikan federal.
Sebanyak 91 dari 100 distrik sekolah yang menerima dana terbanyak per siswa dari empat program hibah yang dibekukan berada di distrik Kongres Republik, menurut analisis New America, lembaga think tank berhaluan kiri. Analisis ini menggunakan data pendanaan tahun 2022 di 46 negara bagian.
Pejabat Republik termasuk yang mengkritik pembekuan hibah ini.
“Saya sangat percaya pada tanggung jawab fiskal, yang berarti mengevaluasi penggunaan dana dan mencari efisiensi, tapi juga berarti bertanggung jawab—mencairkan dana yang telah disetujui Kongres dan ditandatangani Presiden Trump,” kata Richard Woods, kepala sekolah Georgia yang terpilih dari Partai Republik.
“Di Georgia, tahun ajaran baru akan dimulai, jadi saya mendesak agar dana federal segera dicairkan demi kesuksesan siswa kami.”
Kantor Manajemen dan Anggaran menyatakan pembekuan ini bagian dari peninjauan untuk memastikan dana tidak dipakai “mensubsidi agenda sayap kiri radikal.”