Enam negara Uni Eropa mendesak deportasi konsisten dan pengencangan kebijakan suaka Eropa dalam pernyataan bersama usai pembahasan migrasi yang diadakan Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt.
Dobrindt mengundang rekan-rekannya dari Prancis, Polandia, Austria, Denmark, dan Ceko, serta Komisioner UE Bidang Dalam Negeri dan Migrasi Magnus Brunner, untuk pertemuan di gunung tertinggi Jerman, Zugspitze, pada Jumat.
Deklarasi yang dihasilkan merinci lima prioritas yang disepakati para menteri, termasuk tindakan melawan penyelundupan dan perdagangan manusia, fokus pada pemulangan migran, serta komitmen membangun kemitraan strategis dengan negara ketiga.
Para menteri berjanji membawa proposal ini ke lembaga-lembaga UE relevan "dengan tujuan agar tertanam dalam keputusan dan inisiatif Eropa mendatang."
Deportasi ke Suriah dan Afghanistan di masa depan
"Pemulangan efektif penting untuk mempertahankan kepercayaan pada kebijakan migrasi Eropa yang seimbang," bunyi deklarasi.
Mereka mengusulkan Regulasi Pemulangan UE baru guna menyediakan "kerangka hukum yang lebih harmonis tanpa hambatan birokrasi tidak perlu" untuk deportasi.
Pernyataan juga menekankan bahwa pemulangan ke Afghanistan dan Suriah harus dimungkinkan, beberapa jam setelah pemerintah Jerman menyelesaikan penerbangan deportasi pertama bagi 81 warga Afghanistan yang, menurut Dobrindt, memiliki catatan kriminal.
‘Pusat Pemulangan’
Para menteri setuju bahwa negara non-UE harus menerima orang-orang yang diwajibkan meninggalkan Eropa, serta mendesak pembentukan "pusat pemulangan" di negara-negara tersebut.
Di fasilitas ini, otoritas nasional harus bekerja erat dengan Frontex, yang perlu diperkuat mandatnya untuk membantu pemulangan.
Aksi melawan penyelundup dan pedagang manusia
Mereka juga mendesak Komisi Eropa memperjuangkan perjanjian internasional untuk pertukaran data pribadi antara Europol dan negara non-UE seperti Turki guna mengurangi penyelundupan.
Dukungan untuk kebijakan migrasi restriktif
Para menteri menekankan perlunya kebijakan suaka dan migrasi yang lebih ketat. Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau menyatakan aksi melawan migrasi tidak teratur penting bagi demokrasi dan "didamba warga Eropa."
"Kami yakin Eropa harus bertindak dengan tekad dan persatuan untuk mengurangi migrasi ilegal secara efektif," bunyi pernyataan.
Meski fokus pada perbatasan eksternal UE, Menteri Dalam Negeri Polandia Tomasz Siemoniak ingin memastikan kembalinya perjalanan tanpa batas di kawasan Schengen, yang mencakup sebagian besar negara UE.
Polandia baru-baru ini menerapkan pemeriksaan di perbatasannya dengan Jerman dan Lituania menyusul pengencangan kontrol perbatasan Jerman yang diperintahkan Dobrindt.