Presiden AS Donald Trump menyatakan akan mengerahkan 800 tentara Garda Nasional ke Washington, DC, dan mengambil alih kepolisian setempat setelah mengklaim bahwa tingkat kriminal di ibukota “tidak terkendali”.
“Ibukota negara ini sedang berubah menjadi situasi kekacauan total,” ujar Trump dalam konferensi pers 11 Agustus, sambil mengacu pada UHome Rule Act untuk mengambil kendali federal atas kota tersebut.
“Washington, DC, seharusnya jadi salah satu kota teraman, terbersih, dan terindah di dunia, dan kami akan mewujudkannya.”
Tapi banyak fakta yang disebut Trump tidak tahan uji kebeneran.
Tindakan Trump adalah langkah untuk mewujudkan ancamannya mengambil alih distrik federal setelah seorang mantan pegawai Departemen Efisiensi Pemerintah dipukuli parah oleh perampok mobil.
Dalam taklimat usai pengumuman Trump, Wali Kota Washington, DC, Muriel Bowser menyatakan distrik akan bekerja sama dengan pemerintah federal dan menambahkan bahwa ia sering berdiskusi dengan Trump tentang perkembangan penanganan kriminal di kota.
“Bahkan, pertemuan pertama saya dengannya setelah terpilih kembali, kami bahas tren kriminal; bagaimana angka kriminalitas menurun, jadi presiden sudah tahu upaya kami,” katanya.
Lalu, mengapa Trump memutuskan mengambil alih Washington, DC, dan apakah klaimnya soal lonjakan kriminal di ibukota keliru?
Bisakah Trump mengambil alih Washington, DC, lewat Pasal 740 UU Home Rule Act?
Trump tak bisa mengambil alih kota tanpa persetujuan Kongres. Ia menggunakan klausul darurat untuk sementara mengawasi kepolisian setempat.
Konstitusi AS mendirikan District of Columbia sebagai pusat pemerintahan federal. Tahun 1973, Presiden Richard Nixon menandatangani UU Home Rule, memungkinkan warga memilih walikota dan dewan kota. UU ini memberi otonomi lokal, tapi distrik tetap bertanggung jawab ke Kongres dalam hal anggaran dan pembatalan peraturan daerah.
Pasal 740 UU Home Rule memungkinkan presiden mengambil alih sementara kepolisian dalam keadaan darurat.
Dalam perintah eksekutif 11 Agustus, Trump mengacu pada Pasal 740, menyebut kriminal sebagai darurat. Perintah itu menyatakan penggunaan Polisi Metropolitan oleh pemerintah federal diperlukan untuk menjaga ketertiban; melindungi gedung dan monumen federal; serta memastikan “kondisi untuk kelancaran fungsi pemerintahan.”
Trump memberi kendali operasional departemen kepada Jaksa Agung AS Pam Bondi.
Kewenangan darurat ini tak boleh melebihi 48 jam, kecuali presiden memberitahu Kongres secara tertulis tentang alasan dan jangka waktu. Jika diberitahu, Trump bisa memperpanjang status darurat hingga 30 hari.
Apakah pembunuhan di Washington, DC, capai rekor tertinggi tahun 2023?
Trump bilang, “Pembunuhan tahun 2023 capai tingkat tertinggi, mungkin sepanjang masa. Katanya 25 tahun terakhir, tapi mereka enggak tahu artinya karena datanya cuma ada 25 tahun. Tak mungkin lebih buruk.”
Data Polisi Metropolitan mencatat 274 pembunuhan di 2023, angka tertinggi dalam 20 tahun. Trump tak sebut bahwa data sementara menunjukkan penurunan 32 persen sejak 2023, jadi 187 kasus di 2024.
Angka pembunuhan terus turun. Hingga 11 Agustus tahun ini, penurunannya 12 persen dibanding periode sama di 2024.
Jeff Asher dari AH Datalytics bilang ke PolitiFact bahwa angka pembunuhan naik drastis setelah 2020, puncaknya di 2023 dengan 39 per 100.000 orang.
Itu tingkat tertinggi sejak 2003, tapi jauh di bawah puncak 1991 (81 per 100.000). Penurunan ini sesuai tren nasional, kata Asher.
Juru bicara Gedung Putih Steven Cheung bilang di X bahwa statistik polisi kota tak seperti yang terlihat. Cheung mengutip laporan WRC-TV Juli tentang komandan polisi distrik yang diskors Mei setelah dituduh memanipulasi data kriminal.
Ketua Fraternal Order of Police Gregg Pemberton bilang ke stasiun TV itu bahwa staf komando ingin “memastikan klasifikasi laporan disesuaikan agar statistik kriminal tetap rendah.”
Juru bicara polisi bilang ke PolitiFact bahwa Komandan Michael Pulliam sedang cuti administratif dan internal investigasi masih berjalan. Serikat polisi tak menanggapi permintaan komentar.
Apakah kejahatan kekerasan seperti perampokan mobil meningkat di Washington, DC?
Trump bilang, “Jumlah pencurian mobil naik dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, sedangkan perampokan mobil lebih dari tiga kali lipat.”
Trump benar soal kenaikan angka kejahatan ini, tapi ia tak sebut penurunan terakhir dalam perampokan mobil.
Dashboard kota menunjukkan perampokan mobil naik dari 2020-2023 sebelum turun di 2024. Hingga 9 Agustus tahun ini ada 188 kasus, dibanding 299 di periode sama 2024 dan 607 di 2023.
Data sementara pencurian mobil menunjukkan penurunan 25 persen dari 2023 ke 2024. Tahun 2025, angkanya relatif stabil dibanding tahun lalu.
“Pencurian mobil melonjak besar di DC setelah 2020 sebelum naik lagi tahun 2023 gara-gara video cara mencuri mobil Kia dan Hyundai,” kata Asher. Fenomena “Kia Boyz” ini terjadi di seluruh AS.
Secara keseluruhan, data kota menunjukkan hingga 11 Agustus tahun ini, kejahatan kekerasan turun 26 persen dibanding 2024. Penurunan ini sesuai tren nasional di kota-kota besar.
Apakah penerapan bebas tanpa jaminan uang (cashless bail) mempengaruhi angka kriminal?
Trump bilang, “Dewan Kota sayap kiri radikal terapkan tak ada jaminan uang. Di mana pun di AS yang terapkan ini, hasilnya buruk… Ada yang bunuh orang, tapi bebas sehari setelahnya tanpa bayar jaminan.”
“Cashless bail” memungkinkan terdakwa tertentu dibebaskan tanpa bayar jaminan. Meski begitu, terdakwa kejahatan kekerasan seperti pembunuhan tetap bisa ditahan jika hakim anggap mereka berbahaya atau berpotensi kabur.
Menurut Badan Layanan Praperadilan distrik, dakwaan pelanggaran ringan biasanya berujung pada pembebasan lebih tinggi.
Tahun 2024, 89 persen terdakwa tidak ditangkap kembali selama masa praperadilan.
Pendukung penghapusan jaminan uang bilang syarat ini merugikan masyarakat miskin. Sementara yang pro berargumen jaminan uang memastikan terdakwa hadir di pengadilan, dan menghilangkannya ancam keamanan publik. Washington, DC, termasuk pelopor reformasi praperadilan dengan menghapus jaminan uang sejak 1990-an.
Tidak ada konsensus ahli soal dampak cashless bail terhadap angka kriminal.
Laporan 2024 dari Brennan Centre for Justice di NYU Law menyatakan peneliti tak temukan “hubungan signifikan statistik” antara reformasi jaminan dan tingkat kriminal. Studi ini melihat data tingkat kriminal 2015-2021 di 33 kota AS, 22 di antaranya terapkan semacam reformasi jaminan.
Prison Policy Initiative, lembaga nirlaba yang mendukung pengurangan narapidana, mengukur keamanan publik sebelum dan sesudah reformasi praperadilan di empat negara bagian dan sembilan kota/kabupaten, termasuk Washington, DC. Secara umum, pembebasan praperadilan tidak meningkatkan risiko kriminal di masyarakat.
Pemerintahan Trump mengutip laporan 2022 dari kantor jaksa distrik Yolo County, California, sebagai bukti bahwa cashless bail meningkatkan kriminal. Laporan itu meneliti efek penangguhan jaminan sementara selama pandemi COVID-19, menemukan 420 dari 595 orang (70,6 persen) ditangkap kembali setelah dibebaskan.
Makalah November 2024 dari Public Policy Institute of California juga temukan bahwa penerapan perintah jaminan darurat menyebabkan “kenaikan signifikan dalam kemungkinan dan jumlah penangkapan kembali dalam 30 hari”. Namun setelah dicabut, kembalinya sistem jaminan uang tak pengaruhi jumlah penangkapan ulang.