NAIROBI, Kenya (AP) — Mantan presiden Republik Demokratik Kongo muncul di muka umum pada Rabu untuk pertama kalinya sejak divonis hukuman mati in absentia atas dakwaan pengkhianatan dan kejahatan perang. Ia bertemu dengan para pemimpin lainnya di Kenya dalam upaya membentuk suatu kelompok politik untuk menentang presiden Kongo yang kini berkuasa.
Joseph Kabila terekam di ibu kota Kenya, Nairobi, dalam suatu upacara yang dihadiri oleh belasan pemimpin Kongo lainnya yang menentang Presiden Felix Tshisekedi.
Kehadiran Kabila di Kenya diperkirakan akan memicu protes diplomatik dari pemerintah Kongo, yang sebelumnya telah menuduh Kenya mendukung kelompok pemberontak Kongo M23.
Kelompok tersebut menandatangani deklarasi pendirian sebuah gerakan politik baru, yang menurut mereka bertujuan untuk menyelamatkan negara. Mereka menyatakan tujuan gerakan ini adalah menjangkau “seluruh rakyat Kongo yang menentang kediktatoran” serta “mengakhiri tirani, memulihkan otoritas negara, menegakkan kembalii demokrasi, dan memajukan rekonsiliasi nasional.”
Pemerintah Kongo di ibu kota Kinshasa menuduh Kabila berkolaborasi dengan Rwanda tetangga dan kelompok M23 yang didukung Rwanda, yang merebut kota-kota kunci di wilayah timur Kongo yang kaya mineral pada Januari lalu dalam sebuah serangan kilat.
Partai Rakyat untuk Rekonstruksi dan Demokrasi, yang dipimpin Kabila saat ia menjabat presiden dari 2001 hingga 2019, menyatakan bahwa vonis mati yang dikeluarkan oleh pengadilan militer tinggi pada 30 September dilatarbelakangi motif politik.
Kabila membantah semua tuduhan tersebut, namun menyatakan dukungan bagi kampanye para pemberontak dalam sebuah artikel opini di surat kabar Afrika Selatan, Sunday Times, pada bulan Februari.
Kabila berkuasa pada usia 29 tahun, meneruskan tampuk kepemimpinan dari ayahnya, mantan Presiden Laurent Kabila, yang dibunuh pada tahun 2001 saat masih menjabat. Ketika masa jabatannya berakhir pada 2017, Kabila memperpanjang kekuasaannya dengan menunda pemilihan umum selama dua tahun.
Pemilihan Tshisekedi pada 2019 menandai transisi kekuasaan secara damai yang pertama di Kongo sejak negara tersebut meraih kemerdekaan dari Belgia pada 1960. Ia sempat membuat kesepakatan berbagi kekuasaan awal setelah gagal meraih mayoritas parlemen karena koalisi oposisi Kabila, yang masih mengontrol Parlemen dan lembaga-lembaga kunci.
Hubungan kedua pihak terus memburuk hingga Kabila meninggalkan Kongo pada awal tahun ini.