Inggris Raya, Australia, dan Jepang termasuk di antara 21 negara yang mengutuk rencana Israel untuk membangun permukiman ilegal yang kontroversial di Tepi Barat yang diduduki, yang menurut mereka membuat solusi dua negara bagi Palestina di masa depan mustahil terwujud.
“Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya secepatnya dengan istilah-istilah terkuat,” ucap ke-21 negara tersebut dalam pernyataan bersama pada Kamis, menggambarkan rencana konstruksi Israel sebagai “pelanggaran hukum internasional”.
Pernyataan itu menyusul berita pekan ini bahwa Israel akan secara formal melanjutkan pembangunan permukiman di sebidang tanah seluas 12 kilometer persegi (4,6 mil persegi) di timur Yerusalem yang dikenal sebagai “East 1” atau “E1”.
Pengembangan ini, yang akan mencakup 3.400 rumah baru bagi para pemukim Israel, akan memutus sebagian besar Tepi Barat yang diduduki dari Yerusalem Timur yang diduduki, sekaligus menghubungkan ribuan permukiman ilegal Israel di kawasan tersebut.
Yerusalem Timur memiliki signifikansi khusus bagi warga Palestina sebagai pilihan utama untuk ibu kota negara Palestina di masa depan.
Kelompok 21 negara itu menyatakan bahwa segala rencana untuk solusi dua negara akan menjadi mustahil “dengan memecah-belah negara Palestina mana pun dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem”.
Kelompok tersebut mencakup Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.
Permukiman ilegal itu juga “berisiko melemahkan keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, menjauhkan kita dari perdamaian”, ujar kelompok itu, sembari menyatakan bahwa hal itu “tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel”.
Otoritas Palestina, Komisi Eropa, dan Sekjen PBB Antonio Guterres telah menyuarakan penentangan terhadap rencana permukiman E1 sejak Israel pertama kali mengumumkan berita itu pekan lalu.
“Ditambah dengan kekerasan pemukim yang berlanjut dan operasi militer, keputusan sepihak ini memicu situasi yang sudah tegang di lapangan dan semakin mengikis segala kemungkinan untuk perdamaian,” ucap Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada 14 Agustus.
Menteri Keuangan Israel sayap-kanan jauh, Bezalel Smotrich, mengatakan permukiman seperti E1 akan membantu menghapus Palestina dari peta, bahkan ketika kenegaraan Palestina mendapatkan pengakuan internasional yang semakin meningkat dari negara-negara anggota PBB.
“Realitas ini akhirnya mengubur gagasan tentang negara Palestina, karena tidak ada yang bisa diakui dan tidak ada yang mengakui,” kata Smotrich pekan lalu.