Badan teknokratis ini akan beroperasi di bawah arahan ‘Dewan Perdamaian’ Trump, yang dipenuhi dengan figur-figur pro-Israel.
Komite Palestina yang ditugaskan mengawasi administrasi masa depan Gaza sebagai bagian dari rencana gencatan senjata yang didukung AS telah merilis apa yang mereka sebut sebagai “pernyataan misi”, yang menjabarkan prioritas dan tujuan utamanya.
Komisaris Jenderal Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (NGAC), Ali Shaath, menyatakan bahwa badan teknokratis tersebut akan berupaya memulihkan layanan inti dan membina masyarakat yang “berakar pada perdamaian”.
Rekomendasi Cerita
list of 3 itemsend of list
“Di bawah bimbingan Dewan Perdamaian, yang diketuai oleh Presiden [AS] Donald J. Trump, serta dengan dukungan dan bantuan Perwakilan Tinggi untuk Gaza, misi kami adalah membangun kembali Jalur Gaza, tidak hanya secara infrastruktur tetapi juga dalam semangat,” ujar Shaath dalam sebuah pernyataan.
NGAC dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin Trump untuk Gaza dan disahkan di bawah Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gedung Putih menyatakan bahwa lembaga ini akan menangani pembangunan kembali dan stabilisasi wilayah kantong tersebut sehari-hari, “sambil meletakkan fondasi untuk pemerintahan jangka panjang yang mandiri.”
Berdasarkan rencana Trump, rekonstruksi Gaza akan diawasi secara luas oleh “dewan perdamaian” dan lebih dipandu secara ketat oleh “dewan eksekutif Gaza”.
NGAC menghadapi tantangan yang sangat besar. Gaza telah hancur secara fisik setelah lebih dari dua tahun perang genosida Israel, dan terdapat skeptisisme yang meluas di kalangan warga Palestina mengenai seberapa besar otonomi yang akan dimiliki badan ini.
Kekhawatiran tersebut semakin diperparah dengan kehadiran para pendukung teguh Israel, serta kurangnya perwakilan Palestina, sejauh ini, di dalam dewan perdamaian maupun dewan eksekutif Gaza.
Dalam pernyataannya, Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina (PA), mengatakan bahwa badan tersebut akan fokus pada pembentukan kontrol keamanan atas Jalur Gaza—yang lebih dari setengahnya masih berada di bawah kendali langsung Israel—serta memulihkan layanan dasar yang hancur sepanjang perang.
“Kami berkomitmen untuk menegakkan keamanan, memulihkan layanan penting yang menjadi landasan martabat manusia seperti listrik, air, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta membina masyarakat yang berakar pada perdamaian, demokrasi, dan keadilan,” ujarnya.
“Dengan beroperasi sesuai standar integritas dan transparansi tertinggi, NCAG akan membangun ekonomi produktif yang mampu menggantikan pengangguran dengan peluang bagi semua.”
Menentang perjanjian gencatan senjata yang berlaku antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina Hamas, Israel tetap memberlakukan pembatasan ketat atas masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang menurut agensi PBB dan kelompok kemanusiaan sangat diperlukan untuk menyediakan layanan bagi warga Palestina.
Ratusan warga Palestina juga tewas akibat serangan Israel di Gaza selama periode tersebut, sehingga menambah total korban jiwa menjadi 71.548 sejak 7 Oktober 2023.
Dewan perdamaian diumumkan sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata, namun surat-surat dari Trump yang mengundang pemimpin asing untuk bergabung dalam badan tersebut mengisyaratkan bahwa presiden AS mungkin memandangnya sebagai model untuk mengakali forum internasional tradisional, seperti PBB.
Pada pertengahan Desember, Israel mengumumkan pelarangan operasi lebih dari tiga puluh organisasi bantuan internasional di Gaza.
Sebagian warga Palestina juga khawatir bahwa pendekatan teknokratis NGAC mungkin mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan politik kunci, seperti pembentukan negara Palestina di masa depan dan pengakhiran pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun, demi fokus pada pembangunan ekonomi dan peluang investasi dari luar.
Dalam pernyataannya, Shaath mengatakan komite ini akan “merangkul perdamaian, yang melaluinya kami berupaya mengamankan jalan menuju hak-hak dan penentuan nasib sendiri Palestina yang sejati”.