Pumza Fihlani
Koresponden Afrika Selatan, Johannesburg
Ibu Jason Venter, Charlene, meninggal setelah mobilnya dibakar
Jason Venter telah menunggu lebih dari dua tahun agar terdakwa pembunuh ibunya diadili di Afrika Selatan. Ia hidup dalam ketidakpastian dan berharap memperoleh kejelasan setelah kematian sang ibu.
Masalahnya, sistem hukum negara tersebut tersumbat dengan puluhan ribu kasus lain yang antri untuk disidangkan.
Pengadilan kewalahan. Tunggakan kasus kini begitu parah sehingga beberapa terdakwa bahkan mendapat jadwal sidang hingga empat tahun ke depan, mengingkari prinsip bahwa keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari.
Sejumlah pengamat berargumen bahwa hal ini menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem hukum, suatu hal yang khususnya merisaukan bagi sebuah negara yang dilanda tingkat kejahatan tertinggi di dunia.
Jason, 27 tahun, memahami betul pahitnya penundaan pengadilan. Ia mengatakan setiap penundaan terasa seperti kehilangan ibunya, Charlene, sekali lagi.
Dengan suara hangat yang terkontradiksi oleh kesedihan di wajahnya, ia berkata kepada BBC: “Dia adalah sahabat terbaikku. Semua yang mengenalnya mencintainya. Ia selalu berusaha membuat orang-orang di sekitarnya bahagia. Begitulah aku mengingatnya, sebagai pribadi yang baik dan penuh kasih.”
Charlene berusia 43 tahun dan tengah menikmati hidup sebagai nenek baru ketika ia tewas pada Mei 2023. Ia dibakar di dalam mobilnya dalam suatu insiden yang menurut polisi merupakan aksi kekerasan berbasis gender. Ia kemudian meninggal di rumah sakit akibat lukanya.
Pemerintah Afrika Selatan telah mendeklarasikan kekerasan berbasis gender dan femisida sebagai krisis nasional pada 2019.
Terdakwa pembunuh Charlene telah ditahan selama dua tahun. Namun, belum ada pengadilan—catatan pengadilan menunjukkan serangkaian penundaan, dengan alasan mulai dari laporan yang hilang, penyelidikan yang tidak lengkap, hingga ketidakhadiran hakim dan penundaan administratif.
Jason, yang bekerja sebagai manajer pusat panggilan, mengatakan dampaknya terasa secara emosional maupun finansial.
“Sekarang saya yang menafkahi, bukan hanya untuk istri dan bayi saya, tetapi juga adik perempuan dan nenek saya karena ibu saya dulu juga membantu mereka.”
Ia sangat mendambakan kasus ini diselesaikan.
“Tidak mungkin ada penyembuhan tanpa menuntaskan sesuatu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, dan saya terlalu takut untuk bahkan membayangkannya. Kami butuh kejelasan. Kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi.”
Kantor Jenderal Auditor, badan pengawas yang dibentuk berdasarkan konstitusi Afrika Selatan, baru-baru ini melaporkan antrean sekitar 37.000 kasus. Namun, Departemen Kehakiman menyatakan angka sebenarnya mungkin mendekati 100.000.
Salah satu penyebab utama penundaan adalah masalah kepegawaian.
Afrika Selatan diperkirakan hanya memiliki sekitar 250 hakim untuk melayani populasi lebih dari 60 juta jiwa. Itu berarti sekitar empat hakim per juta penduduk, jauh di bawah norma global.
Sebagai perbandingan, Judges Matter, kelompok advokasi Afrika Selatan, menyatakan India memiliki sekitar 15 hakim per juta orang, sementara banyak negara Eropa memiliki lebih dari 200. Angka ini menyoroti betapa teregangnya sistem peradilan Afrika Selatan.
Salah satu contoh keterlambatan paling menonjol adalah kasus pembunuhan Senzo Meyiwa—seorang pesepakbola terkasih yang menjabat kapten tim nasional, Bafana Bafana, dan bermain untuk salah satu klub terpopuler, Orlando Pirates, di liga domestik.
Pembunuhan Senzo Meyiwa mengguncang seluruh Afrika Selatan.
Pada 2014, Meyiwa ditembak dan tewas di rumah kekasihnya, musisi Kelly Khumalo, di Vosloorus, selatan Johannesburg.
Saati itu, polisi menyatakan motifnya tampak sebagai percobaan perampokan yang gagal.
Pembunuhan itu mendominasi berita, sumber daya negara yang besar dialokasikan untuk memecahkan kasusnya, dan polisi menawarkan hadiah sekitar $23.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pelakunya.
Namun, lebih dari satu dekade kemudian, kasus ini masih belum tertutup.
Pengadilan di Pengadilan Tinggi Pretoria telah dihantui berbagai tantangan, termasuk pergantian hakim dan tim hukum, serta dugaan bahwa polisi mengacaukan penyelidikan.
Baru-baru ini, kepala kantor jaksa penuntut umum, Advokat Shamila Bahoti, menyatakan bahwa faksionalisme dan perselisihan internal di kepolisian telah mempengaruhi cara kasus itu diselidiki selama bertahun-tahun.
Pejabat senior pemerintah mengakui masalah ini namun menyatakan reformasi sedang dilakukan.
Lucky Mohalaba, kepala administrasi pengadilan, mengatakan pemerintah menerima kritik bahwa lebih banyak hal perlu dilakukan untuk memastikan persidangan yang cepat, dan berencana merekrut lebih banyak hakim, serta kemungkinan memperpanjang jam kerja, untuk mengatasi masalah ini.
“Kami mengakui bahwa beberapa perkara seharusnya dapat diproses lebih cepat. Kami mendesak masyarakat untuk tidak hilang kepercayaan dan harapan terhadap sistem peradilan,” kata Mohalaba kepada BBC.
Akan tetapi, organisasi seperti Action Society, yang mendukung korban selama proses hukum, mengatakan sistem peradilan telah gagal melayani masyarakat.
“Sistem ini rusak di setiap tahap, dan terkadang penundaan memaksa orang untuk menyerah. Itu terutama berbahaya di negara seperti Afrika Selatan dengan tingkat residivis 90%. Ini menjadi siklus setan,” ujar juru bicara kelompok tersebut, Juanita du Preez, kepada BBC.
“Setiap orang yang kami bantu telah kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan pidana, kepolisian, dan pemerintah, karena mereka menghidupi kegagalan itu setiap hari,” tambahnya.