Simone Gbagbo, Mantan Ibu Negara Pantai Gading yang berusia 76 tahun, tercatat sebagai kejutan dalam daftar lima kandidat yang secara resmi lolos untuk bersaing dalam pemilihan presiden bulan depan.
Ia akan bersaing melawan Presiden petahana Alassane Ouattara (83), yang mengambil alih kekuasaan setelah dirinya dan mantan suaminya, Laurent Gbagbo, ditangkap di dalam bungker presiden semasa konflik pasca Pemilu 2010.
Namun, mantan presiden sendiri justru dilarang ikut serta dalam pemilihan, bersama dengan mantan Perdana Menteri Pascal Affi N’Guessan dan mantan CEO Bank Credit Suisse, Tidjane Thiam.
Diskualifikasi mereka telah memunculkan kekhawatiran akan legitimasi pemungutan suara tanggal 25 Oktober mendatang serta menimbulkan kekuatiran akan instabilitas.
Thiam, yang didiskualifikasi oleh Dewan Konstitusional karena pernah menyandang kewarganegaraan Prancis, menyebut keputusan tersebut sebagai "sebuah aksi vandalisme demokratis" dan menuduh pemerintahan Ouattara mengorchestrasi "pemilu palsu" untuk berkuasa.
Ouattara mulai menjabat pada 2011, menyusul penangkapan Laurent Gbagbo yang menolak mengakui kekalahan dalam pemilu 2010.
Awalnya, Ouattara dibatasi untuk menjabat dua periode saja, namun amendemen konstitusi 2016 memungkinkannya mencalonkan diri kembali pada 2020—pemilu yang kemudian diboikot oleh oposisi.
Ia memenangkan pemilu tersebut secara telak, dengan setidaknya 85 orang tewas dalam kerusuhan pascanya. Ia lantas menyatakan akan maju untuk periode keempat.
Laurent Gbagbo dilarang Dewan Konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai presiden karena memiliki catatan hukuman pidana pada 2018.
Ia dihukum in absentia atas tuduhan merampok bank sentral selama krisis politik yang melanda Pantai Gading pasca pemilu 2010.
Meskipun mendapat grasi presiden pada 2020, hal itu tidak memulihkan hak pilih maupun haknya untuk mencalonkan diri.
Ia juga pernah menghadapi dakwaan terpisah atas kejahatan terhadap kemanusiaan di International Criminal Court (ICC), namun dinyatakan bebas.
Bagi Simone Gbagbo, pencalonannya tidak hanya signifikan secara politik, tetapi juga kuat secara simbolis di sebuah negara di mana perempuan masih sangat kurang terwakili dalam kepemimpinan nasional.
Hanya 30% anggota parlemen Pantai Gading adalah perempuan, dan sedikit sekali yang memegang peran senior dalam pemerintahan.
Dulu dijuluki "The Iron Lady", Simone Gbagbo kini siap menjadi kontestan perempuan terkuat untuk kursi kepresidenan dalam sejarah Pantai Gading.
Dia dan mantan menteri Henriette Lagou Adjoua, yang mewakili koalisi Political Partners for Peace, adalah dua perempuan yang pencalonannya disetujui oleh Dewan Konstitusional.
Simone Gbagbo memiliki karier yang panjang dan aktif dalam politik Pantai Gading, termasuk sebagai anggota parlemen—yang kemudian tertutupi oleh perannya dalam kekerasan pasca Pemilu 2010 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.
Peran itulah yang membuatnya dihukum 20 tahun penjara pada 2015 oleh pengadilan di Pantai Gading.
Namun, ia diberi amnesti tiga tahun kemudian oleh Presiden Ouattara untuk merajut rekonsiliasi. Berbeda dengan mantan suaminya, hukumannya tidak berakibat pada penghapusan namanya dari daftar pemilih.
ICC juga pernah menjeratnya dengan dakwaan pada 2012, namun dakwaan itu dicabut sekitar sembilan tahun kemudian.
Sejak saat itu, ia secara diam-diam dan metodis membangun kembali basis politiknya, setelah berpisah dari Partai Ivorian Popular Front (FPI)—partai yang ia dirikan bersama mantan suaminya, mantan Presiden Gbagbo.
Slogan kampanyenya adalah seruan untuk "membangun sebuah bangsa baru" dalam "Afrika yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera."
"Pengesahannya melegitimasi gagasan bahwa perempuan Pantai Gading dapat bercita-cita menduduki jabatan tertinggi, terlepas dari masa lalu, usia, atau jenis kelamin mereka," ujar seorang analis lokal.
"Dia bukan sekadar kandidat—dia adalah sebuah simbol," tambah analis tersebut.
Tidak jelas apakah Laurent Gbagbo, yang kini didiskualifikasi, akan mendukung mantan istrinya.
Mereka berdua menikah selama lebih dari 30 tahun, berbagi kehidupan militanisme politik, pemenjaraan, dan pemerintahan. Mereka bercerai pada tahun 2023.
Kampanye resmi pemilihan akan dimulai pada tanggal 10 Oktober.
Negara ini memiliki 8,7 juta pemilih terdaftar dan ada kekhawatiran bahwa pengecualian beberapa kandidat lainnya dapat menggerogoti kepercayaan publik dan memicu kembali gejolak.
Namun, semua mata akan tertuju pada apakah Simone Gbagbo dapat membentuk ulang narasi kepemimpinan, dan menjadi presiden. teman-teman yang hobi main gim sini, kalo ada yang mau mabar yok gas, tapi jangan maennya macet ya, gw lagi pingin rank up nih. ayo yg serius mainnya, jgn lupa pake mic juga biar gampang komunikasinya.