“Pada hari Senin, Pengadilan PBB teratas menghadapi kasus terbesar dalam sejarahnya ketika membuka dua minggu dengar pendapat tentang apa yang harus dilakukan negara di seluruh dunia secara hukum untuk melawan perubahan iklim dan membantu negara-negara rentan melawan dampaknya yang menghancurkan. Setelah bertahun-tahun melakukan lobi oleh negara-negara kepulauan yang takut mereka bisa lenyap di bawah air laut yang naik, Majelis Umum PBB meminta Mahkamah Internasional tahun lalu untuk pendapat tentang “kewajiban Negara dalam hal perubahan iklim.” Keputusan oleh pengadilan akan memberikan saran non-binding dan tidak bisa langsung memaksa negara-negara kaya untuk bertindak membantu negara-negara yang berjuang. Namun itu akan lebih dari sekadar simbol kekuatan karena bisa menjadi dasar untuk tindakan hukum lain, termasuk gugatan domestik. \”Kami ingin pengadilan mengonfirmasi bahwa perilaku yang merusak iklim adalah ilegal,\” kata Margaretha Wewerinke-Singh, yang memimpin tim hukum untuk negara kepulauan Pasifik Vanuatu, kepada Associated Press. Dalam dekade hingga tahun 2023, permukaan laut telah naik rata-rata global sekitar 4,3 sentimeter, dengan bagian-bagian Pasifik naik lebih tinggi. Dunia juga telah menghangat 1,3 derajat Celsius sejak zaman pra-industri karena pembakaran bahan bakar fosil. Vanuatu adalah salah satu dari sekelompok negara kecil yang mendorong intervensi hukum internasional dalam krisis iklim. \”Kami tinggal di garis depan dampak perubahan iklim. Kami adalah saksi dari kehancuran tanah, mata pencaharian, budaya, dan hak asasi manusia kami,\” kata duta perubahan iklim Vanuatu Ralph Regenvanu kepada wartawan sebelum dengar pendapat. Pengadilan yang berbasis di Den Haag akan mendengarkan dari 99 negara dan lebih dari selusin organisasi antarpemerintah selama dua minggu. Ini adalah daftar terbesar dalam sejarah hampir 80 tahun lembaga itu. Bulan lalu di pertemuan iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara menyusun kesepakatan tentang bagaimana negara kaya dapat mendukung negara miskin menghadapi bencana iklim. Negara-negara kaya telah setuju untuk mengumpulkan setidaknya $300 miliar per tahun pada tahun 2035 tetapi totalnya kurang dari $1,3 triliun yang diperlukan menurut para ahli, dan negara-negara yang terancam. \”Bagi generasi kami dan bagi Kepulauan Pasifik, krisis iklim adalah ancaman eksistensial. Ini adalah masalah kelangsungan hidup, dan ekonomi terbesar dunia tidak serius menganggap krisis ini. Kami membutuhkan ICJ untuk melindungi hak-hak orang di garis depan,\” kata Vishal Prasad, dari Mahasiswa Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim. Lima belas hakim dari seluruh dunia akan mencoba menjawab dua pertanyaan: Apa yang harus dilakukan negara sesuai hukum internasional untuk melindungi iklim dan lingkungan dari emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia? Dan apa konsekuensi hukum bagi pemerintah di mana tindakan mereka, atau kurangnya tindakan, secara signifikan merugikan iklim dan lingkungan? Pertanyaan kedua khusus merujuk kepada “Negara-negara kepulauan berkembang kecil” yang kemungkinan terkena dampak terbesar dari perubahan iklim dan kepada “anggota generasi sekarang dan masa depan yang terkena dampak negatif dari perubahan iklim.” Para hakim bahkan diberi informasi tentang ilmu di balik peningkatan suhu global oleh badan perubahan iklim PBB, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, sebelum dengar pendapat.”
