Patroli ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Jepang seputar pernyataan Perdana Menteri Jepang mengenai Taiwan.
Diterbitkan Pada 16 Nov 2025
Kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok telah berlayar melintasi Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang, seiring memanasnya ketegangan antara kedua negara atas komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan.
Penjaga Pantai Tiongkok dalam sebuah pernyataan pada Minggu menyatakan bahwa mereka “melakukan patroli” di sekitar Kepulauan Senkaku, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri dan menyebutnya sebagai Kepulauan Diaoyu.
Rekomendasi Cerita
“Formasi kapal Penjaga Pantai Tiongkok 1307 melakukan patroli di dalam perairan teritorial Kepulauan Diaoyu. Ini merupakan operasi patroli sah yang dilakukan oleh Penjaga Pantai Tiongkok untuk menegakkan hak dan kepentingannya,” bunyi pernyataan itu.
Pengerahan pasukan di sekitar kepulauan yang diperebutkan ini terjadi ketika ketegangan meningkat di Tiongkok akibat pernyataan dari Takaichi yang nasionalis, yang minggu lalu mengisyaratkan bahwa Jepang akan merespons secara militer jika terjadi serangan Tiongkok terhadap pulau Taiwan yang memerintah sendiri.
Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya, merespons dengan murka. Konsul Jenderal mereka di Osaka menyatakan bahwa “kepala kotor yang menjulur harus dipenggal”.
Pernyataan itu pada gilirannya memicu keluhan diplomatik resmi dari Tokyo.
Tiongkok kemudian memanggil Duta Besar Jepang dan mengeluarkan peringatan perjalanan pada Jumat, menasihati warganya untuk menghindari bepergian ke Jepang.
Tiga maskapai penerbangan Tiongkok menyatakan pada Sabtu bahwa tiket ke Jepang dapat dikembalikan atau diubah secara gratis.
Taiwan dahulu merupakan benteng tokoh kuat nasionalis Chiang Kai-shek, sekutu dekat Amerika Serikat yang melarikan diri ke Taiwan setelah dikalahkan oleh pasukan komunis di daratan Tiongkok pada tahun 1949. Namun, pulau itu sejak itu telah mengembangkan budaya demokrasi dan sistem politiknya sendiri, dan merasa terganggu dengan ancaman aksi militer oleh Beijing.
Pihak berwenang Taiwan berpendapat bahwa hanya rakyat pulau itulah yang harus menentukan masa depan mereka, tetapi Beijing tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut kendali atas wilayah tersebut.
Para pemimpin Jepang sebelumnya menghindari menyebut Taiwan secara terbuka ketika membahas skenario semacam itu, enggan mengambil sikap resmi dalam sengketa tersebut selain mengatakan bahwa hal itu harus diselesaikan secara damai, sebuah sikap yang dikenal sebagai “ambiguitas strategis”.