Perjanjian Bersejarah Prancis dengan Kaledonia Baru
Perjanjian ini memungkinkan kepulauan yang mengalami kerusuhan tahun lalu menjadi negara sendiri namun tetap dalam naungan Prancis.
Prancis mengumumkan kesepakatan "bersejarah" dengan Kaledonia Baru, wilayah seberang laut di Pasifik Selatan yang diguncang gelombang kerusuhan tahun lalu akibat reformasi elektoral yang kontroversial. Wilayah ini akan dideklarasikan sebagai negara baru.
Kesepakatan 13 halaman, dicapai Sabtu setelah negosiasi di Paris antara pemerintah Prancis dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan serta anti-kemerdekaan, mengusulkan pembentukan "Negara Kaledonia Baru" dengan kewarganegaraan sendiri, tapi tidak sepenuhnya merdeka seperti yang diinginkan banyak masyarakat adat Kanak.
"Negara Kaledonia Baru dalam Republik: ini taruhan atas kepercayaan," tulis Presiden Prancis Emmanuel Macron di X, menyatakan bahwa kini saatnya untuk "rasa hormat, stabilitas, dan… itikad baik membangun masa depan bersama."
Menurut koran Le Monde, perjanjian ini memberikan kontrol langsung atas kebijakan luar negeri kepada Kaledonia Baru, sementara alih kedaulatan tambahan di bidang pertahanan, mata uang, keamanan, dan peradilan bisa diputuskan lewat referendum publik—membuka peluang menjadi anggota PBB.
Kerusuhan pecah Mei 2024 setelah Paris mengusulkan undang-undang yang memperbolehkan ribuan penduduk non-pribumi ikut pemilu provinsi, melemahkan kesepakatan 1998 yang membatasi hak ini.
Suku Kanak (40% dari populasi 300.000 jiwa) khawatir langkah ini akan membuat mereka jadi minoritas permanen, mengurangi pengaruh, dan menghancurkan peluang merdeka.
Kekerasan yang menewaskan 14 orang diperkirakan menelan biaya 2 miliar euro (Rp35 triliun), memotong 10% PDB wilayah itu, menurut Menteri Wilayah Seberang Laut Prancis Manuel Valls.
"Ini membantu kita keluar dari spiral kekerasan," kata Emmanuel Tjibaou, anggota parlemen Kanak yang terlibat perundingan.
Sementara Nicolas Metzdorf, politikus pro-Prancis, menyebut kesepakatan ini hasil "dialog yang menuntut" dan menganggap kewarganegaraan Kaledonia sebagai "konsesi nyata."
Parlemen Prancis akan bersidang kuartal IV tahun ini untuk mengesahkan perjanjian ini sebelum diajukan ke referendum di Kaledonia Baru pada 2026.
‘Kompromi Cerdas’
Berjarak 17.000 km dari Paris, Kaledonia Baru diperintah Prancis sejak 1800-an. Banyak warga Kanak masih menentang dominasi Prancis dan ingin otonomi penuh atau kemerdekaan.
Referendum kemerdekaan terakhir digelar 2021 tapi diboikot kelompok pro-kemerdekaan karena dampak pandemi COVID-19 pada populasi Kanak, memicu kebuntuan politik.
Valls menyebut kesepakatan ini "kompromi cerdas" yang mempertahankan hubungan Prancis-Kaledonia Baru tapi dengan kedaulatan lebih besar bagi pulau Pasifik ini.
Perjanjian ini juga mencakup paket pemulihan ekonomi, termasuk revitalisasi industri pengolahan nikel.