Badai kontroversi tengah melanda Kenya menyusul proposal terbaru untuk mengontrol penjualan dan konsumsi alkohol, termasuk menaikkan batas usia minum dari 18 ke 21 tahun.
Aturan yang diusulkan secara besar-besaran ini, diumumkan Rabu lalu, termasuk larangan membeli alkohol di supermarket, restoran, dan angkutan umum. Penjualan online serta pengantaran minuman beralkohol ke rumah, ditambah iklan oleh selebriti, juga akan dilarang.
Pemerintah membela langkah ini sebagai upaya penting untuk mengatasi penyalahgunaan zat, terutama di kalangan pemuda.
Tapi banyak warga Kenya, termasuk pelaku industri alkohol, mengkritik proposal ini sebagai salah arah dan berpotensi merusak perekonomian.
Jika disetujui, alkohol hanya akan dijual di pub, bar, dan toko-toko yang memiliki izin khusus.
Rencana ini diumumkan oleh Otoritas Nasional Kampanye Melawan Alkohol dan Penyalahgunaan Narkoba (Nacada), dianggap sebagai kebijakan anti-alkohol paling keras yang pernah ada di negara ini.
Badan itu memperkirakan pada 2022 bahwa satu dari 20 warga Kenya berusia 15-65 tahun kecanduan alkohol.
Menanggapi penolakan, Nacada mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa draf kebijakan ini adalah “peta jalan, bukan masalah penegakan hukum,” serta menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah menyusun rencana implementasi yang melibatkan berbagai pihak.
“Proposal apa pun yang memerlukan dukungan hukum akan melalui proses kajian mendalam,” tambahnya.
Pedagang dan produsen alkohol mengkritik keras rencana Nacada, memperingatkan bahwa implementasinya bisa memicu krisis di industri ini.
Mereka berargumen bahwa kebijakan ini akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan mendorong konsumen ke pasar alkohol ilegal.
Asosiasi Minuman Beralkohol Kenya (Abak) menyatakan Nacada menyusun draf kebijakan tanpa berkonsultasi dengan produsen, menyebutnya “eksklusif” dan “tidak realistis.”
Meski mendukung upaya melawan penyalahgunaan alkohol, mereka menyayangkan produsen—yang bisa memberikan masukan berharga—tidak dilibatkan.
Pengacara ternama Donald Kipkorir menulis di X bahwa larangan penjualan alkohol di supermarket, restoran, pantai umum, fasilitas rekreasi, dan SPBU akan “membunuh sektor hospitality Kenya.”
“Turisme digerakkan oleh makanan enak, alkohol (anggur, bir, & spirit), dan seks,” tambahnya.
Kenya pernah mencoba mengendalikan penyalahgunaan alkohol di masa lalu, termasuk lewat undang-undang, tapi masalah ini tetap ada, dengan puluhan orang tewas akibat konsumsi alkohol berbahaya.
Pada 2023, Wakil Presiden saat itu, Rigathi Gachagua, mengusulkan langkah radikal untuk mengurangi penyalahgunaan alkohol di wilayah tengah Kenya—yang paling parah terdampak—dengan membatasi satu pub per kota.
Tapi pemilik bar dan restoran protes, menyebut pemerintah salah sasaran dengan menarget bisnis sah. Akhirnya, rencana itu gagal.
*(Typo: “terbaru” → “terbaru”, “tourism” → “turisme”)*