Unjuk rasa anti-imigrasi pecah di Belfast, Irlandia Utara, setelah serangan pisau yang diduga dilakukan oleh seorang pengungsi asal Sudan membuat negeri tersebut berada dalam keadaan siaga.
Ratusan demonstran, banyak di antaranya bertopeng, memblokir jalan serta membakar mobil dan bangunan pada Selasa malam saat warga dievakuasi.
Edis Pilihan seperti bertttulis tiga list
Michelle O’Neill, Menteri Pertama Irlandia Utara, menyebut kerusuhan itu sebagai “tindak kepengecutan yang menjijikkan.” “Rasisme, intimidasi, dan kekerasan salah di mana pun terjadi,” ujarnya di platform X.
Tersangka berusia 30 tahun itu, yang identitasnya belum diungkap, didakwa atas percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata tajam di tempat umum, dan ancaman pembunuhan setelah Senin lalu berulang kali menusuk kepala serta leher seorang pria berusia empat puluhan.
Kepala Polisi Irlandia Utara Jon Boutcher menyatakan tersangka tiba di Britania Raya pada 2023 melalui Paris dan Dublin. Kementerian Dalam Negeri Inggris mengkonfirmasi bahwa ia adalah pengungsi Sudan dengan izin tinggal sah hingga 2028.
Gelombang kekerasan terbaru ini terjadi di tengah ketegangan yang meluas di wilayah Inggris, dimana partai-partai populis menuduh kebijakan suaka telah memungkinkan pria-pria berbahaya masuk ke negeri ini.Pertempuran kecil pecah minggu lalu di Southampton, Inggris selatan, terkait penanganan polisi atas pembunuhan seorang siswa kulit putih yang ditikam hingga tewas oleh pria Sikh berkewarganegaraan Inggris. Pada Selasa, puluhan demonstran juga berkumpul di sana di luar hotel penampung pencari suaka, membawa spanduk bertuliskan “bukan rasisme, hanya patriotisme” dan “cukup sudah”.
Di kolom tajInil halaman: “Jenis kekeliruan akibat raFlah…”
## Korban rasisme meningkat di Irlandrsia Utara
…
Data di badan poiri itu mengcmat “Rajain aYa 16 hte pEr singknt6 aNgNebCnaHA … MEMBACA Prabowo menyambut minat Daewoo dalam minyak dan gas Indonesia.
Legasi dari The Troubles
Evi Chatzipanagiotidou, dosen antropologi di Queen’s University Belfast, mengatakan kekerasan pada Selasa lalu juga terkait dengan The Troubles, sebutan untuk konflik sektarian di Irlandia Utara antara tahun 1960-an dan akhir 1990-an. Perjanjian damai 1998, yang dikenal sebagai Good Friday Agreement, menghasilkan kesepakatan pemerintahan bersama antara partai-partai terbesar, yakni kelompok Nasionalis (yang menginginkan Irlandia bersatu) dan Unionis (yang ingin tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris).
Kerusuhan kekerasan terjadi di daerah-daerah yang telah lama terpengaruh oleh kemiskinan ekonomi, pengangguran, dan marginalisasi, kata Chatzipanagiotidou.
“Belum ada koneksi mapan antara kerusuhan ini dengan paramiliter [sayap kanan ekstrem], tetapi para pemuda yang berpartisipasi dalam kerusuhan ini adalah target rekrutmen utama kelompok-kelompok semacam itu,” jelas Chatzipanagiotidou.
“Jadi, proses historis dan ideologis lokal berkonvergensi dengan politik sayap kanan global.”
Dia menambahkan bahwa dalam narasi anti-imigrasi, perbatasan dengan Irlandia disalahkan sebagai koridor lintas imigran, yang memicu kembali ketegangan seputar identitas nasional antara komunitas Katolik dan nasionalis, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak yang setuju pada Irlandia bersatu, serta komunitas Protestan dan unionis, yang mengidentifikasi sebagai pihak Britania dan ingin tetap di Kerajaan Inggris.
Kerr dari King’s Collegejuga menyoroti perpecahan politk dalam eksekutif pembagian kekuasaan sebagai bahaya lanjutan. Tanpa persatuan politk, “kalangan sayap kanan bisa memanfaatkan insiden ini untuk mengakibatkan perpecahan di antara partai-partai, komunitas, dan polisi,” kata dia.
“Jika hal ini terus terjadi, ini akan menjadi masalah besar di ranah kepolisian di Irlandia Illtimur dan berpotensi memicu kerusuham lebih luas di seluruh Inggris.”
