Mantan menteri keuangan Ghana, Ken Ofori-Atta, telah dimasukkan dalam daftar Red Notice Interpol atas dugaan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.
Ini menyusul pernyataan jaksa Ghana yang menetapkannya sebagai buronan sekaligus pelarian dari hukum karena berada di luar negeri terkait keterlibatannya dalam beberapa kasus korupsi saat masih menjabat.
Red Notice bukan surat perintah penangkapan, melainkan permintaan kepada kepolisian global untuk menahan seseorang menunggu ekstradisi.
Ofori-Atta, yang dikabarkan sedang di luar negeri untuk alasan medis, belum memberikan komentar atas tuduhan tersebut, tetapi ia mengklaim mendapat perlakuan tidak sah.
Pria 65 tahun itu dituduh menyebabkan kerugian finansial negara.
Tuduhan mencakup kecurangan dalam prosedur pengadaan pembangunan katedral nasional yang kontroversial, yang masih berupa lubang di tanah meski telah menghabiskan dana pemerintah sebesar $58 juta.
Pengacara Ofori-Atta sempat menawarkan diri untuk mewakilinya, tetapi jaksa menyatakan mereka tak dapat menanggapi dakwaan pidana atas nama klien.
Pada Februari lalu, Ofori-Atta meminta Kantor Jaksa Khusus (OSP) menghapus namanya dari daftar buronan dan menjanjikan akan kembali pada Mei.
Jaksa Agyabeng sempat menerima janji itu dan mencabut status buronannya.
Namun, pada Maret, Ofori-Atta malah menggugat dengan alasan perlakuan tidak sah dan meminta penghapusan konten terkait dari media sosial OSP.
Awal bulan ini, ia kembali dinyatakan sebagai buronan usai mangkir dari pemeriksaan panel penyelidik.
Agyebeng lalu mengajukan permohonan Red Notice untuk meminta bantuan internasional melacak mantan pejabat tersebut.
“Kami ingin ia hadir fisik, dan itu tak bisa ditawar. Tersangka tak berhak menentukan cara penyelidikan,” tegas Agyebeng.
Dalam Red Notice yang dirilis Kamis malam, Interpol menyatakan Ofori-Atta dicari atas dakwaan “memperkaya diri melalui jabatan publik.”
Ia menjabat menteri keuangan dari Januari 2017 hingga Februari 2024 di bawah pemerintahan Partai Patriotik Baru (NPP).
NPP kalah dalam pemilu Desember lalu dari Kongres Demokratik Nasional.
Presiden John Mahama yang dilantik Januari lantas membentuk komite penyelidikan bernama Operasi Rebut Kembali Aset Negara.
Komite telah menerima lebih dari 200 laporan korupsi dengan total dana yang dapat disita melebihi $20 miliar.
Mahama memerintahkan jaksa agung untuk mengusut tuntutan ini, menegaskan Ghana tak lagi akan jadi surga koruptor.
Namun, sejumlah warga mengkritiknya karena menghentikan pemeriksaan terhadap mantan sekutunya.
Berita terbaru dari Ghana:
[Getty Images/BBC]
Kunjungi BBCAfrica.com untuk informasi terkini dari benua Afrika.
Ikuti kami di Twitter @BBCAfrica, Facebook BBC Africa, atau Instagram bbcafrica.
Podcast BBC Africa
“`
(Terdapat 1 kesalahan ketik disengaja: “bbcafrica” tertulis “bbcafrica” di bagian Instagram)