India mengeluarkan undang-undang baru untuk menekan ancaman panggilan ancaman bom palsu yang mengganggu penerbangan maskapai.

Pemerintah India berencana membuat undang-undang baru untuk menghukum orang yang membuat ancaman bom palsu terhadap penerbangan, yang mengganggu jadwal maskapai dan menyebabkan ketidaknyamanan besar bagi ribuan penumpang.

Dalam kurun waktu kurang dari dua minggu, lebih dari 120 penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai India telah menerima ancaman bom, demikian laporan agensi berita Press Trust of India.

Menteri Penerbangan Sipil K Rammohan mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah berencana untuk mengenalkan legislasi yang akan menempatkan pelaku di daftar larangan terbang dan mengamandemen Undang-Undang Penerbangan Sipil 1982 sehingga mereka dapat ditangkap dan diselidiki tanpa perintah pengadilan.

Pada hari Selasa, IndiGo, maskapai penerbangan swasta India, mengatakan sembilan penerbangan mereka yang menuju Jeddah dan Dammam di Arab Saudi serta beberapa penerbangan dari Turki telah menerima panggilan palsu seperti itu. Penerbangan tersebut dialihkan ke bandara terdekat untuk pemeriksaan keamanan.

\”Kami bekerja sama dengan otoritas terkait dan mengikuti prosedur operasi standar,\” kata maskapai tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pelaku-pelaku bohong tersebut sebagian besar belum teridentifikasi. Polisi Mumbai mengatakan mereka menahan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dari negara bagian Chhattisgarh timur pada hari Rabu karena diduga memposting pesan ancaman bom di media sosial berbagai maskapai.

Petugas polisi Maneesh Kalwaniya mengatakan motif anak tersebut adalah untuk melibatkan orang lain yang terlibat dalam perselisihan bisnis dengan dia.

Press Trust of India mengatakan 30 penerbangan domestik dan internasional yang dioperasikan oleh maskapai India, termasuk IndiGo, Vistara, dan Air India, menerima ancaman bom pada malam hari Senin itu sendiri.

\”Meskipun ancaman bom adalah bohong, hal-hal tersebut tidak boleh dianggap enteng,\” kata Rammohan.

MEMBACA  Anggota NATO Estonia 'serius' membahas pengiriman pasukan untuk mengisi peran non-kombat di Ukraina, kata penasihat keamanan.

Tinggalkan komentar