Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjata mereka pada saat ini, menolak tuntutan perlucutan senjata yang terus-menerus, dan menyatakan bahwa nasib akhir dari persenjataan militer mereka akan ditentukan melalui diskusi komprehensif dengan faksi-faksi Palestina lainnya.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Husam Badran, anggota biro politik Hamas, memberikan gambaran mendalam mengenai solusi yang diajukan kelompoknya untuk negosiasi yang menemui jalan buntu, serta memperkenalkan konsep gencatan senjata jangka panjang (hudna).
“When komite Palestina, yang dikenal sebagai Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), mulai mengambil alih Jalur Gaza, tidak akan ada senjata yang terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza, kecuali senjata resmi milik komite ini sebagai kepolisian resmi Palestina,” ujar Badran kepada Al Jazeera. “Tiada akan ada lagi manifestasi bersenjata seperti yang biasa kita saksikan di Jalur Gaza.”
Namun, ia menegaskan bahwa hal ini bukan berarti penyerahan senjata secara formal. Katanya, “Kita tidak sedang berbicara tentang menyerahkan senjata; kita berbicara, setidaknya, untuk tidak mempertunjukkan senjata kecuali yang merupakan milik resmi kepolisian Palestina. Detil dari masalah ini akan kita diskusikan dalam kerangka nasional.”
Sikap Hamas ini muncul saat sumber terpercaya yang dekat dengan negosiasi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok tersebut bersiap mengirim delegasinya ke Kairo untuk pembicaraan lanjutan yang dijadwalkan mulai akhir pekan ini sesegera mungkin. Hamas sempat menunda partisipasi singkat untuk menuntut penghentian pembunuhan diam-diam oleh Israel.
Jelasnya, perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza masih menjadi batu sandungan terbesar dalam rencana gencatan senjata yang dijembatani Amerika Serikat pada Oktober 2025 nanti.
Pertemuan-pertemuan mendatang di Kairo akan mengumpulkan delapan faksi Palestina utama bertujuan membentuk satu suara bulat nasional yang utuh. Diskusi bertujuan menyelamatkan gencatan senjata yang diusung eks Presiden Donald Trump tersebut, namun khususnya sayap kiri mencatatkan Israel gagal mengimlementasikan bahkan sampai dengan.
Menurut catatan, hanya sekitar 150-250 truk bantuan memasuki Jalur Gaza tiap hari alihalih 600 unit sesuai janji, padahal infrastruktur hakiki seperti tetap aliran listrik memburuk Akibat bom pemboman malah tambah hancur.
Sedangkan pejabat dan beberapa kalangan Internasional, sebelum maju Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimediasi via resolusi tetap, nyata gamang membuat proses transisi terhambat, lalu melempar beban butir berisi tahapan menguras ke Arab menjadi strateginya. Nampak jumlah pangsa dari gencatan itu dibentuk dan Hingga merugikan rakyat hingga berbagai pengangguran terjadi masif termonitor.
“Nego hanya dipaksi mengulur guna Israel general target keberuntungan rekonsiliasinya masih bertahan,” tegas konsep kebijakan lapangan hari, mereka juga mencap pelucutan lawan berarti sang panggung tahta di kontrol berbagai tanah kosong juga masih aman Persenjataannya semerta-morta pada diskusi pemerintah Pem(!)uk tidak Total menahan. Badran menkonfirmasi bahwa Hamas telah menyiapkan seluruh berkas administratif dan keamanan yang diperlukan untuk proses serah terima.
Namun demikian, NCAG sendiri menghadapi hambatan operasional yang sangat besar dan, sebagaimana digambarkan Afifa, telah menjadi “sandera” dari tekanan Israel.
Seorang anggota komite, yang berbicara kepada Al Jazeera dengan syarat anonimitas, dengan tegas membantah laporan bahwa badan tersebut akan segera memasuki Gaza. Ia menguraikan serangkaian ketat sebagai syarat untuk mengambil alih kekuasaan. Komite secara kategoris menolak untuk beroperasi di belakang “Garis Kuning” yang dikuasai Israel, atau untuk bekerja sama dengan milisi bersenjata yang didukung Israel yang saat ini beroperasi di Jalur Gaza, demikian ujar sumber tersebut.
Lebih jauh, sumber tersebut menekankan bahwa komite tidak akan memasuki Gaza sebelum Pasukan Stabilisasi Internasional dikerahkan di zona penyangga yang memisahkan pasukan Israel dari wilayah Palestina.
Sementara kebuntuan politik terus berlanjut, jumlah korban jiwa terus meningkat. Mladenov mengakui dalam pengarahan di PBB bahwa pelanggaran gencatan senjata masih terus menewaskan warga sipil dan menghambat akses kemanusiaan.
Sejak gencatan senjkata mulai berlaku, aksi militer Israel yang berkelanjutan telah menewaskan 933 warga Palestina dan melukai 2.868 orang. Dengan demikian, total jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 mencapai 72.942 orang, dan 172.967 orang lainnya luka-luka.