Hakim federal di California memerintahkan pemerintahan Trump untuk menghentikan penahanan "secara sembarangan" terhadap orang-orang yang diduga berada di AS secara ilegal.
Keputusan ini muncul dalam perintah pembatasan sementara yang dikeluarkan terhadap pemerintah pada Jumat, yang juga melarang pejabat imigrasi menolak akses individu ke pengacara.
Kasus ini diajukan dalam gugatan yang diajukan oleh tiga imigran, yang ditangkap di halte bus Pasadena saat mencari pekerjaan, dan dua warga AS yang ditahan—salah satunya dilaporkan menunjukkan identitas.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menanggapi perintah hakim dalam unggahan media sosial, menuduhnya "merongrong kehendak rakyat Amerika".
Perintah darurat Hakim Distrik AS Maame Frimpong merupakan langkah sementara sementara gugatan berlanjut.
Dalam putusannya, Hakim Frimpong menyatakan ada "bukti yang sangat banyak" bahwa pejabat telah melakukan "patroli keliling", yang didefinisikan sebagai "menahan orang secara acak tanpa kecurigaan yang masuk akal". Hal ini, menurutnya, melanggar Konstitusi AS.
Pemerintah tidak bisa hanya mendasarkan penangkapan imigrasi pada faktor seperti "ras atau etnis", "berbahasa Spanyol atau berbicara Inggris dengan aksen", atau "keberadaan di lokasi tertentu" seperti halte bus atau tempat cuci mobil.
Keputusan Hakim Frimpong muncul saat pemerintahan Trump meningkatkan upaya penindakan imigrasi ilegal, khususnya di California—basis Demokrat yang lama jadi sasaran kemarahan Presiden Donald Trump.
Razia di Los Angeles, khususnya, memicu protes luas terhadap penegakan imigrasi di wilayah tersebut.
Razia imigrasi di perkebunan ganja California pada Kamis memicu protes kekerasan dan penangkapan lebih dari 200 orang, termasuk 10 anak di bawah umur.
Beberapa pekerja perkebunan luka parah selama razia "kacau" di Ventura County, menurut pernyataan United Farm Workers.
Aktivis HAM menuduh pemerintah melakukan diskriminasi ilegal dan mencabut hak konstitusional warga.
"Tak peduli warna kulit, bahasa, atau tempat kerja, setiap orang berhak atas perlindungan konstitusi dari penahanan tidak sah," kata Mohammad Tajsar, pengacara senior ACLU Foundation of Southern California.
Namun, pemerintah menyatakan memprioritaskan pelaku kejahatan kekerasan saat ICE berusaha memenuhi target 3.000 penangkapan harian—bagian dari tujuan Trump meluncurkan kampanye "deportasi terbesar" dalam sejarah AS.
"Petugas pemberani kami mengusir pembunuh, anggota geng MS-13, pedofil, pemerkosa—para penjahat terburuk dari komunitas Golden State," tulis DHS di X, menanggapi perintah hakim.